Dalam hukum internasional, istilah Uti Possidetis Juris telah populer sejak MoU 1973.
Prinsip Uti Possidetis Juris artinya suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya.
Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris.
Hal tersebut lumrah dan menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional, dan diterapkan di banyak negara bekas jajahan.
Perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini memang memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain yaitu sejak masa kolonialisme.
Situasi itu pun mempengaruhi terhadap bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.
Sejak dekade 1970-an, telah disepakati beberapa Memorandum of Understanding (MoU), yakni MoU antara Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973, Minutes of the First Meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee pada 16 November 1974, serta Minutes of the Second Meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee di Bali, pada 7 Juli 1975.
Kemudian, tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk Joint Survey on Demarcation, yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian tahun 1975.
Sementara itu, pada masa sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, terdapat pula produk hukum internasional, yang dikenal dengan Traktat London.
Hukum internasional dalam bentuk traktat itu masih dipakai oleh Indonesia maupun Malaysia sebagai dasar hukum dalam menentukan batas wilayah di Pulau Kalimantan.
Ada pula asas hukum internasional pacta tertiis nec nocent nec prosunt, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut.
Baca Juga: Cara Hitung Weton: Intip Karakter Orang Berdasarkan Nilai Neptunya