Indonesia pernah terlibat sengketa batas wilayah dengan negara-negara di antaranya Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia.
Namun, di antara ketiga negara itu, yang memiliki titik rawan dan sering terjadi sengketa adalah dengan Malaysia.
Terjadinya sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, biasanya karena adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian, antara lain perjanjian tahun 1891 dan 1915 di Sektor Timur, serta Traktat tahun 1928 di Sektor Barat Pulau Kalimantan.
Indonesia maupun Malaysia berbeda pandangan terhadap hasil pengukuran lapangan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati, dan saling merasa dirugikan di wilayah yang berbeda beda.
Selain karena potensi masalah perbatasan dimiliki Indonesia dan Malaysia yang wilayahnya berbatasan langsung, perbedaan persepsi terhadap dasar hukum mengenai batas wilayah antar kedua negara itulah yang juga menjadi faktor penyebab sengketa batas wilayah tersebut.
Dasar Hukum Batas Wilayah Periode Kemerdekaan
Berikut ini dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia, sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan.
- Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891
Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1891 di London.
Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal-hal- lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah.
Baca Juga: Proyek Supergila Arab Saudi Ciptakan Kota Masa Depan Dengan Teknologi Ini
- Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915
Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan.