Penulis
Intisari-online.com - Kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe ternyata menyita perhatian media asing.
Media asing yang berasal dari Singapura Chanel News Asia pun sampai memberikan sorotan.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa Lukas Enembe menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp1 miliar.
Ia diduga menerima gratifikasi dari pihak swasta yang ingin memenangkan tender kontrak pengadaan barang dan jasa.
Kasus ini telah mendorong pembicaraan tentang motif politik karena Lukas Enembe adalah anggota oposisi Partai Demokrat.
Namun tuduhan tersebut dibantah oleh Mahfud.
"Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan partai politik atau pejabat tertentu, tetapi berdasarkan apa yang telah ditemukan dan fakta hukum," katanya dalam konferensi pers, (19/9).
Lukas Enembe saat ini menjalani masa jabatan keduanya sebagai gubernur, yang akan berakhir tahun depan.
Dia pertama kali diangkat untuk peran lima tahun pada tahun 2013 selama masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan pendiri Partai Demokrat.
Kasus ini sangat mengejutkan karena menyoroti gaya hidup mewah sang gubernur, sementara Papua yang kaya sumber daya secara luas dikenal sebagai provinsi termiskin di Indonesia.
Pada Maret, 26,5 persen penduduknya miskin, menurut data dari badan statistik yang dirilis pada Juli.
Papua menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969 setelah referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sejak saat itu, Papua mengalami pemberontakan tingkat rendah yang dilakukan oleh mereka yang menginginkan wilayah tersebut merdeka.
Pemberontakan sering merenggut nyawa penduduk setempat dan personel keamanan.
Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Papua pada tahun 2001, yang memungkinkan Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi mereka.
Dengan status khusus, Papua berhak mendapatkan anggaran khusus.
Baru-baru ini, pemerintah membagi provinsi Papua menjadi empat provinsi otonom.
Yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Dataran Tinggi, untuk pemerataan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik.
Mahfud MD menyatakan pada tanggal 23 September bahwa Rp1.000 triliun rupiah telahdigelontorkan Papua sejak tahun 2001.
Bahkan, dengan setengah dari jumlah yang dicairkan selama kepemimpinan Lukas Enembe.
"Lebih dari 500 triliun rupiah telah dikucurkan selama masa jabatan Lukas Enembe tetapi tidak ada yang terjadi," katanya.
"Orang-orang tetap miskin dan para pejabat melanjutkan gaya hidup mewah mereka,"sambungnya.
Dalam konferensi pers pada 19 September di Jakarta, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Lukas Enembe juga terlibat dalam kasus lain.
Antara lain, dugaan pencucian uang dan salah urus dana operasional provinsi.
Dalam konferensi pers yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan telah menemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Enembe senilai ratusan miliar rupiah antara tahun 2017 hingga 2022.
"Salah satunya terkait setoran tunai di kasino judi senilai, Rp560 miliar," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Baca Juga: Pantas Bisa Ikut Judi Online Sampai Rp560 Miliar, Rupanya Lukas Enembe Punya Tambang Emas di Papua