Find Us On Social Media :

Buntut Kasus Sembako Bantuan Presiden yang Dikubur di Depok, Menteri Sosial Risma Tegur Irjen Kemensos Saat Konferensi Pers Pertanyakan Pengawasan Administrasi Terkait Penyaluran Bansos

By K. Tatik Wardayati, Rabu, 3 Agustus 2022 | 10:35 WIB

Menteri Sosial Risma menegur Irjen Kemensos atas keterangan yang dibuatnya perihal bansos presiden yang dikubur di Depok.

Intisari-Online.comSembako yang diduga bantuan dari Presiden yang seharusnya disalurkan untuk warga miskin, beberapa waktu lalu ditemukan dikubur di Depok.

Sembako tersebut ditemukan terkubur di Lapangan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok.

Ditemukan pada hari Jumat (29/7/2022), sembako bantuan presiden itu terkubur di kedalaman tiga meter.

Sembako bantuan presiden yang dimaksud itu terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, dan telur.

Bau busuk menyengat tercium karena sembako bantuan presiden itu telah membusuk hingga berjamur.

Perusahaan jasa pengiriman logistik JNE telah mengakui bahwa mereka yang mengubur sembako bantuan presiden itu di sebuah lahan kosong di Jalan Tugu Jaya Kampung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok.

Alasan JNE melakukan itu karena sembako bantuan presiden itu dikubur karena rusak, dan tidak melanggar prosedur karena sesuaii dengan perjanjian antara JNE dan pihak pemerintah.

Buntut kasus sembako bantuan presiden yang dikubur di Depok itu,  Menteri Sosial Tri Rismaharini menegur Inspektur  Jenderal Kemensos Ddang Iskandar karenan dinilai memberikan penjelasan soal pengawasan terkait kasus timbunan bantuan sosial (bansos) di Depok yang tidak sesuai.

Pada mulanya, Dadang menjelaskan bahwa pengawasan penyaluran bansos yang dilakukan pada era Menteri Sosial Juliari P. Batubara itu sudah sangat ketat.

“Kalau pengawasan saya katakan sudah sangat kuat sekali, karena kita pada saat di lapangan penyaluran bansos ini ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Dadang dalam konferensi pers, Selasa (2/8/2022), mengutip Kompas.com.

Dadang juga mengatakan bahwa pengawasan diterapkan saat penyaluran bansos dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, hingga sampai pada tingkat penerima bansos, pengawasan tetap melekat.

Namun, dia menjelaskan, tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan seperti yang terjadi di Depok.