Intisari - Online.com - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa secara resmi mengundurkan diri pada 15 Juli 2022, setelah sebelumnya melarikan diri di tengah protes besar-besaran di negara itu.
Namun, penggantinya, mantan Perdana Menteri dan kini Presiden Ranil Wickremesinghe, kemungkinan juga akan menghadapi seruan mundur di tengah ketegangan politik dan ekonomi.
Meskipun drama meningkat dalam hitungan hari – di mana istana kepresidenan dan kediaman perdana menteri ditempati oleh para demonstran – krisis ini berlangsung bertahun-tahun, kata Neil DeVotta, profesor politik dan urusan internasional di Universitas Wake Forest.
Dilansir dari Asia Times, pakar politik Asia Selatan, Neil DeVotta membeberkan bagaimana kondisi Sri Lanka ke depan dan pengaruhnya pada negara di sekitarnya.
DeVotta menjelaskan, Gotabaya Rajapaksa sebelumnya sudah mengumumkan niatnya untuk mundur tapi tidak segera melakukannya karena sekalinya dia melakukannya, Rajapaksa akan kehilangan imunitas presidensial dari tuntutan pengunjuk rasa.
Alih-alih, dia melarikan diri, pertama ke Maladewa dan kemudian ke Singapura.
DeVotta menyebut beberapa pihak mengklaim dia ingin pergi ke Arab Saudi, sebuah cara yang dianggap banyak pihak ironis.
Hal ini mengingat Rajapaksa mendukung Islamofobia untuk menguatkan kekuasaannya selama menjabat Presiden.
Pendorong semua ini adalah gerakan protes.
Demonstran telah meninggalkan kediaman resmi presiden dan perdana menteri, tapi gerakan protes hanya bisa berhasil secara separuh saja.
Rakyat ingin Rajapaksa dan saudaranya mundur, tapi banyak juga yang ingin menggulingkan Perdana Menteri Wickremesinghe.
Alih-alih, Wickremesinghe, yang tidak terpilih untuk Parlemen dan mendapat kursi hanya lewat daftar nasional yang mengisi legislasi, kini malah menjadi presiden.
Sehingga, DeVotta menyebut sosok pria tanpa mandat, dengan partainya hanya memenangkan frkasi kecil dari 11,5 juta suara dalam pemilihan umum 2020, kini menjadi pelaksana tugas Presiden dan akan menjadi presiden seutuhnya setelah Parlemen Sri Lanka mengadakan pemungutan suara rahasia pada 20 Juli 2022.
Hal itu pun akhirnya terjadi.
Pemicu krisis
Pemicu krisis adalah pada April 2021 lalu Rajapaksa umumkan larangan penggunaan pupuk, herbisida, dan pesitisda.
Pemerintah Sri Lanka berturut-turut telah lama hidup di luar kemampuan mereka dan menggunakan strategi rollover utang untuk menjaga negara tetap bertahan - singkatnya, negara itu mengandalkan pinjaman baru, di samping pendapatan dari pariwisata dan pengiriman uang internasional, untuk membayar utangnya.
Tetapi kemudian muncul Covid-19, yang sangat mempengaruhi pariwisata dan berkontribusi pada apa yang oleh para ekonom disebut sebagai “ krisis neraca pembayaran.”
Dengan kata lain, negara tersebut tidak mampu membayar impor penting atau membayar utangnya.
Hal ini mendorong pemerintah untuk secara tiba-tiba mengumumkan larangan herbisida dan pupuk – sesuatu yang mereka harapkan akan menghemat US$400 juta dolar AS untuk impor setiap tahunnya.
Presiden sebelumnya telah mengindikasikan bahwa perpindahan ke pertanian organik akan berlangsung selama 10 tahun.
Sebaliknya, itu diterapkan secara tiba-tiba meskipun ada peringatan tentang dampaknya terhadap hasil pertanian.
Hal itu memicu protes para petani.
Mereka segera bergabung dengan serikat pekerja yang simpatik.
Krisis neraca pembayaran jauh melampaui pertanian.
Itu sampai pada titik ketika pemerintah tidak dapat membayar hampir semua hal yang diharapkan untuk diimpor, yang menyebabkan kekurangan obat-obatan dan susu bubuk.
Dan itu menyebabkan orang-orang dari sektor lain juga memprotes.
Selain itu, pemerintah mencetak uang untuk membayar barang.
Hal ini mau tidak mau menyebabkan inflasi – yang berjalan di atas 50% .
Titik kritis datang ketika orang-orang menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi membayar untuk gas dan bahan bakar memasak.
Beberapa minggu yang lalu, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan menyediakan bahan bakar untuk layanan penting saja, menutup sekolah dan memerintahkan pekerja untuk tinggal di rumah.