4. Jawa Timur - RMT Ario Soerjo
5. Sunda Kecil - I Goesti Ketoet Poedja
6. Maluku - Mr. Johannes Latuharhary
7. Sulawesi - GSSJ Ratulangi
8. Borneo - Pangeran Muhammad Noor
RP Soeroso, I Goesti Ketoet Poedja, Mr. Johannes Latuharhary, dan GSSJ Ratulangi saat itu juga anggota PPKI.
Untuk melaksanakan ini, dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).
Undang-undang tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan belum adanya pemilihan umum.
Sebelum pemilihan umum bisa digelar, peralihan kekuasaan pegawai Pangreh Praja harus dibuat sebaik mungkin sehingga tidak ada kekacauaan.
Pangreh Praja sendiri merupakan bentuk pemerintahan daerah di era kolonial Hindia Belanda.
Para pegawai Pangreh Praja pun menyatakan sikap setia pada Republik Indonesia, walaupun saat itu masih di bawah kekuasaan Jepang.
Kemudian, tiga tahun setelah merdeka, barulah diterbitkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 mengenai pemerintah daerah yang lebih rinci.
Di dalam Undang-undang tersebut memuat tata cara pengangkatan kepala daerah oleh presiden, walaupun masih belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya.
Indonesia baru bisa menggelar pemilu pada tahun 1955.
Itu merupakan 10 tahun setelah Indonesia merdeka.
Baca Juga: Hasil Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945, Simak Hasil Sidang Pertama PPKI Berikut Ini
Baca Juga: Hasil Sidang PPKI, Ini Hasil Penting dari Ketiga Sidang yang Dilakukan PPKI