Padahal di sisi lain, banyak warga membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur lewat dana tersebut.
"Bukan karena gak ada uangnya, transfer ke daerah itu rutin, memang ada beberapa syarat, tapi jika daerah sekarang masih punya Rp200 triliun di Bank ini menggambarkan ada ironis, ada resources, ada dana tapi gak dijalankan," kata Sri Mulyani dengan nada kesal.
Selain itu, Sri Mulyani juga beberkan jumlah anggaran yang dihabiskan pemerintah untuk membayar gaji pegawai Pemda.
Hingga Mei 2022, sebesar Rp223 triliun, realisasi ini turun 17 persen dari Rp270 triliun pada Mei 2021.
Lebih lanjut, belanja Rp223 triliun hingga Mei 2022, juga didominasi oleh belanja pegawai, yakni Aparatus Sipil Negara (ASN).
Dia mencatat, pembayaran gaji mencapai Rp113 triliun.
Sedangkan belanja modal yang notabene dianggarkan untuk infrastruktur dasar seperti akses air bersih hanya Rp12 triliun, lebih rendah dari tahun lalu Rp14 triliun.
Lebih lanjut, belanja hanya didominasi operasional saja tidak bisa membuat negara menjadi maju.
Sebab negara maju dipimpin oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Untuk membentuk SDM berkualitas, pemerintah perlu menyediakan kebutuhan dasarnya, yakni sarana pendidikan dan kesehatan, dan jaminan sosial.
"Kalau ingin membangun Indonesia maju tanpa infrastruktur yang baik, enggak akan maju. Infrastruktur biasanya dalam bentuk belanja modal, mau bikin air bersin dan mau bikin alan raya, banun MCK, itu semua belanja modal," ujarnya.