Penulis
Intisari-online.com - Belakangan ini menteri Keuangan Sri Mulyani mendadak soroti kinerja pemerintah daerah (Pemda).
Hal ini disampaikan ketika memberikan arahan kepada Gubernur hingga Walikota beberapa waktu lalu.
Sumber masalahnya sama yaitu, akibat pengelolaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
Transfer ke daerah dana desa menghabiskan sepertiga APBN, sebagin besar digunakan hanya untuk membauar gaji.
Lalu, dana Pemda banyak yang menganggur di bank, jumlahnya pun mencapai ratusan triliun.
Di sisi lain, Pemda kerap mengeluh kurang anggaran, padahal TKDD sudah meningkat menjadi Rp770 triliun dari 450 triliun tahun 2011.
"Kalau bapak ibu lihat belanja modal mengecil, anggarannya mau dinaikkan 2 kali lipat, kita enggak akan bisa mengejar ketertinggalan, Artinya Bapak Ibu harus menjaga komposisi belanja ini," kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com (19/6).
Sri Mulyani menghitung, dana Pemda yang menganggur di bank bisa mencapai Rp200 triliun.
Angka ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang menganggur Rp172 triliun pada Mei 2021.
Ini juga lebih besar dari bulan Mei 2020, yaitu sebesar Rp165 triliun.
Ini membuat Sri Mulyani keheranan, karena dana masih tersisa banyak, tapi Pemda kerap meminta tambahan anggaran.
Padahal di sisi lain, banyak warga membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur lewat dana tersebut.
"Bukan karena gak ada uangnya, transfer ke daerah itu rutin, memang ada beberapa syarat, tapi jika daerah sekarang masih punya Rp200 triliun di Bank ini menggambarkan ada ironis, ada resources, ada dana tapi gak dijalankan," kata Sri Mulyani dengan nada kesal.
Selain itu, Sri Mulyani juga beberkan jumlah anggaran yang dihabiskan pemerintah untuk membayar gaji pegawai Pemda.
Hingga Mei 2022, sebesar Rp223 triliun, realisasi ini turun 17 persen dari Rp270 triliun pada Mei 2021.
Lebih lanjut, belanja Rp223 triliun hingga Mei 2022, juga didominasi oleh belanja pegawai, yakni Aparatus Sipil Negara (ASN).
Dia mencatat, pembayaran gaji mencapai Rp113 triliun.
Sedangkan belanja modal yang notabene dianggarkan untuk infrastruktur dasar seperti akses air bersih hanya Rp12 triliun, lebih rendah dari tahun lalu Rp14 triliun.
Lebih lanjut, belanja hanya didominasi operasional saja tidak bisa membuat negara menjadi maju.
Sebab negara maju dipimpin oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Untuk membentuk SDM berkualitas, pemerintah perlu menyediakan kebutuhan dasarnya, yakni sarana pendidikan dan kesehatan, dan jaminan sosial.
"Kalau ingin membangun Indonesia maju tanpa infrastruktur yang baik, enggak akan maju. Infrastruktur biasanya dalam bentuk belanja modal, mau bikin air bersin dan mau bikin alan raya, banun MCK, itu semua belanja modal," ujarnya.