Intisari-online.com - Belakangan ini menteri Keuangan Sri Mulyani mendadak soroti kinerja pemerintah daerah (Pemda).
Hal ini disampaikan ketika memberikan arahan kepada Gubernur hingga Walikota beberapa waktu lalu.
Sumber masalahnya sama yaitu, akibat pengelolaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
Transfer ke daerah dana desa menghabiskan sepertiga APBN, sebagin besar digunakan hanya untuk membauar gaji.
Lalu, dana Pemda banyak yang menganggur di bank, jumlahnya pun mencapai ratusan triliun.
Di sisi lain, Pemda kerap mengeluh kurang anggaran, padahal TKDD sudah meningkat menjadi Rp770 triliun dari 450 triliun tahun 2011.
"Kalau bapak ibu lihat belanja modal mengecil, anggarannya mau dinaikkan 2 kali lipat, kita enggak akan bisa mengejar ketertinggalan, Artinya Bapak Ibu harus menjaga komposisi belanja ini," kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com (19/6).
Sri Mulyani menghitung, dana Pemda yang menganggur di bank bisa mencapai Rp200 triliun.
Angka ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang menganggur Rp172 triliun pada Mei 2021.
Ini juga lebih besar dari bulan Mei 2020, yaitu sebesar Rp165 triliun.
Ini membuat Sri Mulyani keheranan, karena dana masih tersisa banyak, tapi Pemda kerap meminta tambahan anggaran.