Menurut kantor berita RIA Novosti, keberhasilan di Kazakhstan telah membuktikan bahwa CSTO bukanlah "macan kertas", serta memaksa NATO dan Barat untuk melihat blok militer ini dengan cara yang berbeda.
"Keamanan kolektif pasca-Soviet bukan lagi teori tetapi kenyataan," tulis RIA Novosti.
Menurut banyak ahli, dengan konflik Rusia-Ukraina saat ini, CSTO tidak mungkin mengirim pasukan untuk mendukung Rusia.
Pasal 4 organisasi ini menyatakan bahwa, jika suatu negara anggota menjadi sasaran serangan bersenjata, mengancam keamanan atau integritas teritorialnya, tindakan itu akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota CSTO.
Dalam hal ini, atas permintaan negara yang diserang, CSTO akan segera memberikan bantuan militer.
Namun, dalam konflik Rusia-Ukraina, Moskow adalah pihak yang aktif mengirim pasukan untuk melancarkan kampanye militer di negara tetangga.
Wilayah Rusia belum mengalami serangan yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan.
Selain itu, Rusia, sebagai negara pemimpin CSTO, memiliki kekuatan dan peralatan yang cukup untuk melaksanakan tujuan militer di Ukraina.
Belarus, sekutu militer terdekat Moskow, telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak berperang di Ukraina.
Ini berarti bahwa negara-negara CSTO lainnya juga memiliki sikap yang sama, menurut The Diplomat.
Pada tahun 2010, terjadi konflik etnis di selatan Kirgistan. Kirgistan meminta bantuan CSTO, tetapi blok tersebut memilih untuk "tidak bertindak".
Dmitry Medvedev, Presiden Rusia saat itu, menjelaskan bahwa ketidakstabilan keamanan di Kirgistan disebabkan oleh konflik internal dan kelemahan pemerintah, bukan campur tangan asing.
Pada tahun 2021, selama konflik di Nagorno-Karabakh, CSTO juga menolak permintaan bantuan Armenia.
CSTO percaya bahwa konflik di Nagorno-Karabakh adalah urusan internal Azerbaijan dan perang ini tidak meluas ke wilayah Armenia.
Pasal 5 CSTO menetapkan bahwa blok ini tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara anggota dan hanya berkewajiban melindungi anggota dari ancaman eksternal.