Intisari-Online.com - Rusia menyebut invasinya ke Ukraina sebagai "operasi militer khusus" untuk "demliterisasi dan "denazifikasi" Ukraina.
Selama "operasi militer khusus" tersebut, Rusia membantah menargetkan infrastruktur sipil.
Klaim itu tentu ditolak oleh Ukraina dan sekutunya yang menyebutnya sebagai pembenaran tanpa dasar Rusia untuk memulai perang.
Beberapa waktu lalu, pasukan Rusia membombardir sebuah rumah sakit bersalin di Ukraina.
Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan rumah sakit Mariupol yang diserang pada 9 Maret telah berhenti merawat pasien dan digunakan sebagai "basis Batalyon Azov ultra-radikal".
Pemboman Rusia di sebuah rumah sakit bersalin di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina tersebut membawa kembali ingatan kembali seorang pria bernama Rami al-Fares atas apa yang terjadi di Suriah.
Rami al-Fares mengatakan dia masih terguncang oleh selusin serangan udara yang melanda rumah sakit bedah di Kfar Nabel, sebuah kota di selatan provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak Suriah, selama lima tahun dia bekerja di sana sebagai operator sinar-X.
Serangan pertama pada tahun 2014, katanya, menewaskan seorang bayi yang baru lahir dan dua dokter.
Baca Juga: Seisi Dunia Bisa Bernapas Lega, Pakar Ini Beberkan Prediksi Kapan Perang Rusia-Ukraina Berakhir
“Kami bahkan berbagi koordinat dengan PBB untuk memastikan kami tidak menjadi sasaran lagi,” katanya kepada Al Jazeera dari Armanaz, sebuah kota di utara tempat ia melarikan diri setelah pemerintah Suriah dan pasukan sekutu Rusia membombardir Kfar Nabel dan sekitarnya pada akhir pekan tahun 2019.
“Itu seperti yang kami alami. Taktik dan adegan yang sama,” kata al-Fares, mengklaim bahwa serangan terhadap rumah sakit meningkat ketika Rusia mulai meluncurkan serangan udara pada 2015 untuk mendukung pasukan pemerintah Suriah, melansir Al Jazeera, Rabu (16/3/2022).
“Kami hidup dalam ketakutan terus-menerus. Anda tidak akan pernah bisa melupakannya.”
Setelah bertahun-tahun memberikan dukungan militer langsung kepada Presiden Bashar Al-Assad dalam pemberontakan Suriah yang berubah menjadi perang, beberapa ahli dan warga Suriah mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin kini telah menggunakan pedoman yang sama di Ukraina.
“Skenario serupa terulang di Ukraina, seperti yang terjadi di Suriah,” kata Mohammad al-Shebli, juru bicara Pertahanan Sipil Suriah atau White Helmets, menyebut negara itu sebagai "taman bermain" Putin.
White Helmets merupakan sebuah kelompok pencarian dan penyelamatan sukarelawan yang beroperasi di bagian Suriah yang dikuasai pemberontak.
“Segala sesuatu yang memberikan kehidupan dan keberlanjutan bagi warga sipil adalah target serangan Rusia.”
“Pasukan Rusia telah menggunakan bom terarah di daerah padat penduduk dan munisi tandan yang tidak pandang bulu di Suriah. Taktik yang sama telah digunakan di Ukraina,” Diana Semaan, peneliti Suriah di Amnesty, mengatakan kepada Al Jazeera.
“Amnesti telah mendokumentasikan serangan tanpa pandang bulu termasuk penggunaan rudal dan senjata peledak lainnya dengan efek luas di daerah padat penduduk serta munisi tandan yang membunuh dan melukai banyak warga sipil.”
Sementara itu, para ahli mengatakan Rusia tampaknya juga mengadopsi praktik pengepungan sebagai strategi militer di Ukraina – tidak lebih intens daripada di kota pelabuhan strategis Mariupol.
Situasi di kota tenggara berpenduduk 400.000 orang yang dibom itu suram, dengan penduduk menghadapi kekurangan makanan, air, pemanas, dan listrik.
Dalam upaya putus asa untuk mengamankan kebutuhan dasar, orang-orang telah mengumpulkan air dari sungai dan salju yang mencair, sementara yang lain tanpa akses internet menggunakan radio mobil mereka untuk mengambil berita dari daerah yang dikendalikan oleh pasukan separatis yang didukung Rusia atau Rusia.
Ruslan Trad, analis politik dan salah satu pendiri jurnal De Re Militari yang berbasis di Bulgaria, mengatakan pola penerapan pengepungan dan membangun “koridor kemanusiaan” singkat untuk menggusur penduduk adalah taktik yang diambil Rusia di Suriah.
“Contoh paling jelas adalah pengepungan Aleppo dan Ghouta Timur,” kata Trad. “Di daerah-daerah inilah militer Rusia menasihati pasukan al-Assad dan juga mencatat keefektifannya.”
Pasukan pemerintah Suriah dan sekutu mereka menggunakan taktik mematikan seperti itu di sejumlah lokasi selama perang 10 tahun, dengan penduduk yang dibombardir berat dan dibiarkan tanpa obat-obatan dan makanan yang memadai.
Pada tahun 2017, pengawas yang berbasis di New York, Human Rights Watch, menuduh pasukan pemerintah Rusia dan Suriah terlibat dalam serangan tidak sah di Ghouta Timur yang saat itu terkepung, pinggiran ibukota, Damaskus, menggunakan munisi tandan yang dilarang secara luas, menghalangi bantuan kepada penduduk dan membiarkan mereka kelaparan.
Baca Juga: Tak Percuma Ikuti Saran Orang Meletakkan Garam di Kamar Mandi, Ternyata Manfaatnya Sebesar Ini
Pemerintah Suriah dan sekutunya mengatakan pengepungan hanya menargetkan daerah yang dikendalikan oleh kelompok oposisi bersenjata, menambahkan mereka tidak menargetkan warga sipil, yang mereka klaim disandera.
Setelah bertahun-tahun siksaan bagi penduduk sipil, pengepungan semacam itu biasanya akan berakhir dengan pembicaraan antara pasukan pemerintah dan oposisi bersenjata yang sering kali menghasilkan kesepakatan evakuasi yang membuat keluarga-keluarga itu melarikan diri dari daerah yang terkepung ke provinsi barat laut Idlib, benteng terakhir pemberontak.
“Kemungkinan penduduk sipil dikembalikan setelah penghentian permusuhan kecil, dilihat dari pengalaman masa lalu,” kata Trad.
Ali al-Dalati melarikan diri terkepung Wadi Barada, barat laut Damaskus, pada awal 2017. Pria berusia 24 tahun itu mengatakan bahwa dia telah mengikuti perkembangan di Mariupol, sebuah situasi, katanya, “terasa sama”.
“Melihat orang Ukraina meninggalkan rumah mereka dengan jujur mengingatkan saya pada wanita dan anak-anak yang melarikan diri dari Wadi Barada,” katanya kepada Al Jazeera di Idlib.
Semaan mengatakan, “Pasukan Rusia dan Suriah tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang dilakukan terhadap warga sipil di Suriah yang telah memungkinkan kedua pasukan untuk terus melanggar hukum perang dengan impunitas penuh selama satu dekade.”
“Kurangnya akuntabilitas dan ketidakpedulian terhadap kehidupan sipil yang digambarkan oleh pemerintah Rusia dan Suriah telah menyebabkan hilangnya ribuan warga sipil di Suriah dan penghancuran infrastruktur sipil.”