Menurut Federasi Ilmuwan Amerika (FAS), Ukraina memiliki sekitar 3.000 senjata nuklir taktis yang dimaksudkan untuk menyerang fasilitas militer besar, armada angkatan laut dan formasi lapis baja, dan 2.000 senjata nuklir strategis yang dimaksudkan untuk menghancurkan kota.
Meskipun memiliki persenjataan nuklir terbesar ketiga di dunia, otoritas untuk menggunakan kontrol penembakan terpusat dari senjata-senjata ini tetap berada di Moskow.
Negosiasi ekstensif antara Ukraina, Rusia, Inggris, dan AS menghasilkan kesepakatan yang disebut Memorandum Budapest.
Sesuai perjanjian, Ukraina setuju untuk membongkar persenjataan nuklir dan sistem pengiriman seperti pembom dan rudal dengan bantuan keuangan dari Barat.
Ukraina menyetujui aksesi ke Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) sebagai negara non-senjata nuklir.
Perjanjian tersebut meyakinkan Ukraina bahwa Rusia, AS, dan Inggris akan menahan diri untuk tidak mengancamnya dan menghormati "kemerdekaan dan kedaulatannya serta perbatasan yang ada".
Perjanjian enam paragraf itu juga meyakinkan Ukraina bahwa tiga penandatangan itu, akan "menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik Ukraina, dan bahwa tidak ada senjata mereka yang akan digunakan melawan Ukraina kecuali untuk membela diri. atau sebaliknya sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Dikatakan bahwa ketiga penandatangan tidak akan menggunakan paksaan ekonomi terhadap Ukraina untuk mengamankan keuntungan dalam bentuk apa pun.
Ketiga negara sepakat untuk meminta persetujuan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan bantuan kepada Ukraina jika menjadi korban tindakan agresi atau objek ancaman agresi yang menggunakan senjata nuklir.
Negara-negara yang berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap setiap Negara pihak yang tidak bersenjata nuklir pada Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.