Intisari - Online.com - Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakui kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang memerdekakan diri: Donetsk dan Luhansk, serta mengirim pasukan ke wilayah Ukraina telah membawa invasi Rusia ke skala perang dan pelanggaran hukum internasional.
Namun di Amerika Serikat, di mana Presiden Joe Biden telah memulai menerapkan sanksi di perbankan Rusia dan para elitnya, tidak ada konsensus jelas mengenai bagaimana pemerintah seharusnya merespon pada pergerakan Rusia.
Anggota Parlemen menyeru AS berikan sanksi paling serius yang harus dirilis AS sekarang, sementara lainnya berargumen jika Washington seharusnya memberikan penalti paling parah untuk menangkis agresi lebih jauh oleh Moskow.
Melansir Al Jazeera, Matthew Pauly, profesor sejarah di Michigan State University, mengatakan sanksi tambahan "mungkin masuk akal karena pendekatan itu akan menyebabkan skala penalti yang bergeser dan menawarkan disinsentif untuk langkah Rusia di masa depan yang lebih ekspansif."
Meski begitu Pauly mengatakan hukuman bertahap datang dengan masalah mereka sendiri.
“Sanksi tambahan mungkin juga mengundang Rusia untuk menguji tekad Ukraina dan Barat secara bertahap, dengan harapan mematahkan dukungan Kyiv,” katanya kepada Al Jazeera dalam email awal pekan ini.
“Penerapan sanksi 'besar-besaran,' komprehensif sekarang mungkin menghilangkan pencegah perang Rusia skala penuh melawan Ukraina.”
Saat ini, Biden tampaknya mendukung sanksi bertahap.
Senin lalu setelah Putin mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) yang memerdekakan diri dan Republik Rakyat Luhansk, Washington memberlakukan tindakan yang menarget perdagangan di kedua wilayah itu.
Hari berikutnya, Biden umumkan sanksi terhadap dua bank Rusia, utang negara dan beberapa individu yang digambarkan masuk dalam bagian dari lingkaran dalam Putin.