Melalui perdagangan dan hukum adat yang berlaku, Raja dapat menguasai wilayah maritim dan menimbun kekayaan.
Raja Sriwijaya bahkan mempunyai kapal-kapal sendiri.
Selain itu, kekayaan raja dan para bangsawan juga diperoleh dari rampasan hasil peperangan dan pembajakan laut.
Untuk mengamankan wilayah Sriwijaya dari bajak laut, Pemerintah Sriwijaya mengeluarkan kebijakan memasukkan kepala bajak laut dalam ikatan kerajaan, sehingga mereka menjadi bagian dari organisasi perdagangan kerajaan sekaligus menjadi pengaman bagi jalur-jalur pelayaran.
Sebagaimana hukum adat yang berlaku pada masa itu, pemimpin-pemimpin yang negaranya takluk di bawah pemerintahan Sriwijaya, selainmenyatakan diri sebagai bagian dari naungan Sriwijaya, mempunyai pemerintahan sendiri.
Dengan meluasnya wilayah Sriwijaya, hukum adat “paksaan menimbun barang” juga memiliki cakupan yang lebih luas karena Raja Sriwijaya mewajibkan kapal lokal dan asing yang lewat pada daerah-daerah taklukannya baik dari China maupun menuju ke China untuk singgah di pelabuhan Sriwijaya.
Untuk melanggengkan kekuasaannya, Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan negeri-negeri adidaya lain di sekitarnya.
Melalui hubungan diplomasi tersebut, kekuasaan Sriwijaya terhadap wilayahnya mendapat pengakuan dari kerajaan lain dan juga mendapatkan dukungan jika ada penyerangan terhadap kerajaan tersebut.
Selain melalui hubungan diplomasi, pengembangan kekuasaan Sriwijaya dilakukan melalui penguasaan terhadap simpul-simpul perdagangan dan arus perdagangan yang ada dengan berbagai cara, seperti pelayaran dan ekspedisi militer.
(*)