Salah satu contohnya adalah proyek kereta api ringan di Palembang, 550 km timur laut Jakarta, yang masih berkutat dengan kesulitan kereta ringannya sendiri.
Kritikus menuduh proyek tersebut memiliki potensi kecil selain menimbun utang.
Proyek tersebut harus mengalami kerugian dengan beban operasi sebesar Rp8,9 miliar (US$618.545) per bulan.
Mengingat proyek infrastruktur belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ketimpangan – terutama di Timur – serta berbagai sengketa lainnya, keputusan pemerintah untuk menandatangani banyak proyek semacam itu patut dipertanyakan.
Ironisnya, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih diliputi praktik korupsi yang terang-terangan.
Alih-alih ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, proyek infrastruktur seringkali menjadi ladang perhatian pihak-pihak yang berkepentingan.
Secara keseluruhan, ada kemungkinan Indonesia akan menghadapi jebakan utang China jika tidak hati-hati, yang akan berdampak negatif pada perekonomian Indonesia.
Pemerintah harus bisa memastikan keikutsertaan di BRI tidak merugikan.