Tahun ini, perdebatan tentang BRI kembali muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menandatangani 28 proyek pada April 2019 lalu.
Yang menonjol dalam perdebatan adalah kekhawatiran yang berkembang tentang sifat sebenarnya dari BRI.
Ada kekhawatiran yang sama tumbuh di Indonesia atas komitmen Presiden Joko Widodo untuk belanja infrastruktur yang besar. Proyeksi anggaran 2020 mengalokasikan US$29,78 miliar untuk proyek infrastruktur.
Agar tak terperangkap dalam jebakan utang China, Muhammad Zulfikar Rakhmat, dosen di Universitas Islam Indonesia, dalam artikel berjudul Indonesia: 'Avoiding China’s Debt Snare yang tayang' di Asia Sentinel (16 November 2019) mengatakan bahwa ada pelajaran dari Malaysia yang perlu dipelajari Indonesia.
Indonesia sepertinya tak henti-hentinya berambisi untuk terus berkiprah di BRI.
Mengingat kembali pada krisis keuangan tahun 1998, banyak perusahaan mengalami gagal bayar dan perekonomian negara mengalami kekacauan dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis sebesar -13,1 persen.
Kondisi itu, dipadu dengan memori tahun 1998, seharusnya membuat pemerintah sangat berhati-hati dalam mengikatkan diri dengan utang BRI, betapapun Indonesia membutuhkan infrastruktur.
Ada juga kekhawatiran bahwa proyek-proyek BRI, alih-alih menguntungkan Indonesia, justru merugikan negara.