Intisari-Online.com - Belt and Road Initiative (BRI) merupakan program yang diperkenalkan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 dengan nama One Belt One Road (OBOR).
Ini merupakan rencana besar pemerintah China untuk menghidupkan kembali kejayaan Jalur Sutera (Silk Road) di abad ke-21.
Strategi ini melibatkan investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran di 152 negara yang tersebar di Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika.
Adapun road lebih merujuk pada jalur laut atau Jalur Sutera Maritim di Abad ke-21.
Lantas, bagaimana peran Indonesia dalam BRI ini?
Lembaga riset AidData mengungkapkan ada beberapa negara yang menumupuk utang tersembunyi kepada China di sepanjang tahun 2000 - 2017.
Tumpukan utang ini terkait dengan keinginan China untuk membuat jalur sutera baru atau yang dikenal BRI ini.
Ternyata, Indonesia merupakan salah satu negara yang ada dalam daftar negara pemilik utang tersembunyi.
Indonesia tercatat memiliki utang tersembunyi sebesar US$ 17,28 miliar (sekitar Rap246,3 triliun).
Dikutip Selasa (5/10), lembaga tersebut dalam laporannya menulis, “Utang tersembunyi tersebut nilainya setara 1,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).”
Selain Indonesia, ada juga beberapa negara di Asia Tenggara yang menumpuk utang serupa yang bahkan, nilainya lebih besar daripada Indonesia.
Sebut saja Laos memiliki utang hingga 35% PDB, Brunei Darussalam 14% PDB, dan Myanmar 7,2% PDB.
Selain utang tersembunyi, AidData juga menyebut Indonesia menerima pinjaman senilai US$ 4,42 miliar dalam periode sama yang diterima lewat skema Official Development Assistance (ODA).
Selain itu, ada juga pinjaman yang diberikan sebesar US$ 29,96 miliar, diterima lewat skema Other Official Flows (OOF).
Bahkan, Indonesia masuk ke dalam 10 negara penerima pinjaman terbesar lewat 2 skema itu.
Sebagai tambahan informasi, definisi utang tersembunyi dari AidData dalam hal ini adalah utang yang diberikan oleh China kepada negara berkembang yang bukan lewat pemerintah.
Utang tersebut diberikan lewat berbagai perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank milik negara, Special Purpose Vehicle (SPV), perusahaan milik bersama dan sektor swasta.
Untuk itu, utang tersebut biasanya tidak akan muncul ke dalam neraca utang pemerintah, sehingga tidak akan masuk ke sistem pelaporan utang yang dibuat oleh Dana Moneter Internasional (IMF) maupun Bank Dunia.
Namun, tetap ada risiko utang ini bisa menjadi beban pemerintah kalau terjadi wanprestasi.