Langkah ini merupakan sarana untuk mencapai tujuannya dan memastikan ratifikasi Perjanjian Celah Timor 1989.
Perjanjian ini, dirayakan dengan bersulang sampanye dalam penerbangan antara menteri luar negeri Australia saat itu Gareth Evans dan Ali Alatas, menteri luar negeri Indonesia sekaligus representasi Soeharto sebagai presiden "kawan Barat", membuka Celah Timor bagi eksploitasi Australia dan Indonesia.
Hal ini membuat Timor Leste tidak memiliki perbatasan laut permanen.
Perjanjian tentang Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor (CMATS), yang menurut Australia sebagai dasar hukum untuk klaimnya, ditandatangani pada tahun 2006.
Perjanjian ini hampir setara dengan perjanjian 1989, kecuali bahwa rasio distribusi pendapatan di Wilayah Pengembangan Minyak Bersama diubah mendukung Timor Lorosa'e menjadi 90:10.
Atas dasar ini, Australia berpendapat bahwa perjanjian bilateralnya dengan Timor Leste adalah "adil."
Rasio ini, bagaimanapun, didasarkan pada definisi perbatasan Australia yang disengketakan yang menempatkan sebagian besar ladang gas Greater Sunrise - 450 kilometer barat laut Darwin, atau 150 kilometer tenggara Timor-Leste - di wilayah Australia.
Di tengah ketegangan atas distribusi pendapatan, terungkap bahwa Australia telah memata-matai negosiasi perjanjian pada tahun 2004 dengan kedok program bantuan.