Intisari-Online.com - Pada 2016 menyusul pengumuman keputusan Den Haag tentang sengketa Laut China Selatan antara China dan Filipina, Australia buru-buru mengutuk apa yang dianggapnya sebagai "intimidasi" regional yang melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Australia juga mendesak China untuk tidak mengejar perjanjian perjanjian bilateral sebagai pengganti resolusi multilateral.
Menteri Luar Negeri Australia waktu ity Julie Bishop juga menegaskan komitmen Australia untuk menggunakan haknya atas kebebasan navigasi.
Dengan kata-katanya sendiri, mengabaikan putusan itu akan menjadi "pelanggaran internasional yang serius."
Tak hanya itu Australia juga akan berdiri bersama komunitas internasional dalam menyerukan kedua belah pihak untuk memperlakukan arbitrase sebagai final dan mengikat.
Pendapat itu mungkin akan dianggap lebih serius jika Australia menindaklanjuti ucapannya sendiri untuk multilateralisme dan hukum internasional dengan kepatuhan pada cita-cita itu sendiri.
Tapi, sebelumnya diketahui bahwa Australia telah mengincar minyak Timor Leste untuk sementara waktu.
Setelah mendukung pendudukan Indonesia tahun 1975-1999 di Timor Leste di mana hingga 180.000 tentara dan warga negara terbunuh, Australia terlibat dalam kekejaman, dan satu-satunya negara Barat yang mengakui pencaplokan Timor Leste oleh Indonesia.