Pantas Saja Nasibnya Terombang-ambing, PBB Saja Kebingungan Menentukan Siapa yang Berhak Jadi Pemimpin Myanmar, Ternyata Menurut PBB Tidak Ada yang Cakap Memimpin Myanmar

Karena kebingungan ini, Myanmar belum diberi kursi di berbagai lembaga internasional, termasuk Dewan HAM PBB dan WHO.

Sejak kudeta, kursi Myanmar di PBB diduduki oleh Kyaw Moe Tun, perwakilan NLD yang menolak pemerintah militer.

Junta telah gagal menggantikannya di New York.

Dewan Administrasi Negara (SAC), nama resmi pemerintahan junta, mengatakan mereka seharusnya mendapat pengakuan internasional sebagai pemegang kendali negara tersebut termasuk bandara dan pangkalan militer dan juga ibukota Myanmar, Naypyidaw.

Baca Juga: Negara yang Terletak Paling Utara di ASEAN Ini Dahulu Pernah Menarik Perhatian Penjelajah Italia, Disebut Punya Pemandangan Terbaik di Dunia

Namun, NUG berargumen mereka yang seharusnya dianggap mewakili rakyat Myanmar, sejak NLD menjadi pemenang pemilihan tahun lalu, walaupun junta mengklaim hasilnya penipuan.

NUG dibentuk April lalu melibatkan aktivis pro-demokrasi lainnya.

Sementara PBB biasanya ragu-ragu atas isu-isu kontroversial semacam itu di masa lalu, PBB memiliki preseden guna mengakui pemerintah yang digulingkan contohnya untuk Haiti tahun 1992 dan Sierra Leone tahun 1997.

Voting untuk NUG di di PBB akan menjadi sinyal diplomatik paling kuat yang bisa dikirim ke junta, ujar Moe Thuza, peneliti di ISEAS-Yosof Ishak Singapura.

Baca Juga: Tak Hanya Gulingkan Pemerintahan Resmi, Junta Militer Myanmar Juga Terbukti Lakukan Pembantaian Puluhan Manusia, Bukti-bukti Baru Terkuak Setelah Tujuh Bulan Berselang