Intisari-onlone.com - Dukungan keuangan Amerika Serikat untuk Timor Leste disebut dapat dihentikan, jika Timor Leste tidak memperbaiki masalah perdagangan manusia.
Hal ini pernah diungkapkan duta besar Amerika di Dili, ungkap Macau Business.
"Ini adalah masalah serius, dan alasan mengapa kongres memaksakan konsekuensi pada negara-negara yang tidak menghilangkan perbudakan modern," kata Kevin Blackstone.
"Ini adalah keprihatinan nyata dan tidak dapat diabadikan tanpa batas waktu," jelasnya.
Baca Juga: Makanan Khas Timor Leste yang Dipengaruhi Portugis dan Asia Tenggara Mampu Menggoyang Lidah
Sejak pertengahan tahun lalu, Timor Leste telah ditempatkan pada tingkat dua dari tiga.
Timor Leste masuk ke daftar pantauan yang digunakan oleh pemerintah AS untuk menentukan seberapa baik negara memenuhi kewajiban mereka untuk memerangi perdagangan manusia.
Penurunan ke level tiga berarti Amerika Serikat tidak dapat memberikan dukungan pembangunan kepada Timor Leste di bawah aturan yang ditetapkan di Washington.
"Biasanya, suatu negara dapat tetap berada di daftar pantauan level dua selama dua tahun," katanya.
"Jika Timor Leste masuk dalam daftar itu lagi tahun ini, masih ada satu tahun lagi untuk menunjukkan kemajuan yang signifikan. Artinya, sampai pertengahan 2022," jelasnya.
Ini membuatnya mempertimbangkan bahwa negara itu harus berada di jalan yang benar.
Blackstone mencatat bahwa para pejabat yang telah dia ajak bicara dalam tiga bulan terakhir.
Sejak dia menunjukkan kredensialnya, "komitmen dan keterlibatan" ditunjukkan dalam menangani masalah yang terus berlanjut.
Sebagai contoh, dan sebagai langkah signifikan pertama, ia menyoroti informasi dari Kementerian Kehakiman bahwa rancangan undang-undang untuk pembentukan komisi anti perdagangan manusia sudah disiapkan dan dikirim ke Dewan Menteri.
"Saya pikir ini adalah langkah signifikan untuk membuat entitas yang menangani masalah ini," tegasnya.
Diplomat tersebut menekankan bahwa dalam analisisnya, Departemen Luar Negeri melihat isu-isu seperti kerangka hukum dan penegakannya, termasuk penuntutan dan hukuman serta hak dan perlindungan korban.
"Dalam banyak kasus, calon korban berada di sini secara ilegal dan sudah menjadi tradisi bahwa mereka dideportasi," katanya.
"Itu menyulitkan untuk melanjutkan penuntutan tanpa saksi dan juga melacak jumlah atau merekam kesaksian tentang apa yang terjadi," jelasnya.
Dalam laporan mengenai hal tersebut, International Organization for Migration (IOM) menilai Timor Leste mencatat tiga jenis perdagangan orang (TIP).
Yaitu perdagangan orang ke luar negeri (70%), dari negara lain ke Timor Leste (20%). dan perdagangan internal (10%).
IOM mencatat bahwa Timor Leste bak surganya perdagangan manusia.
Bahkan menjadi negara tujuan bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual komersial, dengan mayoritas korban perdagangan adalah perempuan dari Cina, Indonesia, Thailand dan Filipina.
"Korban sering didekati dengan janji prospek pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik, kesempatan untuk melunasi hutang atau mendapatkan gaji besar dalam ekonomi dolar AS," katanya.
Timor Leste menurut IOM, masih menjadi negara sumber perdagangan manusia, yaitu berkaitan dengan migrasi tenaga kerja keluar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia, dengan kemiskinan dan setengah pengangguran menjadi pendorong utama.
"Migrasi ini sering terjadi dalam bentuk perjalanan ilegal ke Indonesia berdasarkan informasi dari keluarga, teman, tetangga dan/atau komunitas. Perempuan dan anak perempuan Timor sangat rentan dikirim ke Indonesia dan negara lain untuk tujuan pembantu rumah tangga," katanya.
Dalam kasus domestik, IOM melaporkan ada perdagangan rumah tangga yang terutama melibatkan anak-anak dan di bawah 18 tahun untuk tujuan perbudakan rumah tangga, tenaga kerja dan eksploitasi seksual.
Pada tahun 2018 IOM mengatakan 64 korban perdagangan manusia diidentifikasi dari total tujuh kasus yang diselidiki.
Dalam laporannya dari pertengahan tahun lalu, di mana negara itu ditempatkan pada daftar pantauan.
Departemen Luar Negeri menganggap bahwa Pemerintah Timor Leste tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia, tetapi membuat upaya yang signifikan.
Eksekutif belum mengkonfirmasi kasus perdagangan dan telah secara signifikan mengurangi jumlah penyelidikan perdagangan orang, dengan dukungan dan layanan perlindungan korban yang tidak memadai dan, untuk tahun kelima berturut-turut, tanpa menyelesaikan atau menyetujui prosedur operasi standar untuk identifikasi korban.
Dalam laporan tersebut, Timor Leste diturunkan ke Daftar Pengawasan Tingkat 2.
AS merekomendasikan peningkatan penyelidikan kejahatan perdagangan manusia, memulai penuntutan dan menghukum dan menghukum para pedagang, termasuk pejabat yang terlibat.
Lebih banyak sumber daya untuk dukungan dan perlindungan korban, menawarkan layanan yang sama kepada laki-laki sebagai korban perempuan, pembentukan komisi anti perdagangan manusia dan rencana aksi tahunan, dengan pengumpulan data yang lebih baik, juga direkomendasikan.