Intisari-online.com - Seorang mayor jenderal telah dieksekusi mati karena mengkritik kebijakan Kim Jong-Un yang ia sebut 'tidak masuk akal'.
Mengutip Daily NK, "permintaan khusus" Kim Jong-Un untuk membagikan makanan kepada warga dianggap jenderal tersebut sebagai "tidak realistis".
Seorang sumber di Korea Utara mengatakan kepada Daily NK Rabu kemarin jika mayor jenderal yang bertugas di pangkalan logistik Kamp Pelatihan 815 malah dieksekusi mati dengan ditembak mati 18 Juli.
Ia dieksekusi setelah mengkritik permintaan Kim sebagai "perintah yang mengabaikan kenyataan".
Permintaan Kim adalah meminta dikeluarkannya stok makanan dari lumbung militer untuk dibagikan kepada warga.
Menurut sumber tersebut, orang-orang tahu ada eksekusi setellah otoritas mengirim "pemberitahuan" kepada pejabat militer dalam jabatan kepala departemen dan di atasnya.
Pengumuman yang dikirim 22 Juli tersebut merincikan contoh terbaru dari "penilaian keras."
Pemberitahuan mengatakan setelah menerima permintaan khusus dari partai yang berkuasa, komandan "diam-diam" mengeluh jika "lumbung militer menghadapi lebih banyak masalah serius daripada kekurangan makanan yang dihadapi orang-orang."
Ia juga dilaporkan mengatakan: "jika mereka akan memeras kami sementara tetap abai situasi di belakang yang lebih rendah, dari mana kami harus memproduksi semua beras itu, bukannya pasir dari lembah sungai?"
Dengan mengkritik kesadaran Kim Jong-Un atas kenyataan yang kurang, pejabat itu menjadi penentang dalam pandangan otoritas.
Sementara itu dengan secara terbuka mengatakan acara eksekusi mati tersebut, otoritas berupaya menimbulkan ketakutan dan menekankan "siapapun yang menantang kebijakan partai tidak akan dimaafkan, lepas dari siapapun mereka."
Tampak juga jika pemerintah Korut berupaya meningkatkan kedisiplinan militer yang dianggap lesu karena sampai gudang beras militer mereka kosong.
Baca Juga: Saat Rakyatnya Sedang Kelaparan, Kim Jong-un Justru Dikabarkan Sedang Berlibur dengan Kapalnya
Terkait dengan hal tersebut, Kim yang terlambat mengetahui betapa buruk kondisi gudang beras militer setelah pertemuan politbiro 29 Juni, memerintahkan eksekusi mati dari pejabat tingkat tinggi yang bertanggung jawab.
Ia juga terus-terusan memerintahkan Departemen Aturan Politik dan Komando Keamanan Militer untuk memeriksa kondisi di unit logistik tingkat rendah.
Lebih jauh lagi dengan menghukum pejabat, Kim tampaknya berniat mengalihkan perhatian dari kegagalan dan kehilangan mukanya dalam memerintah "persediaan makanan tiga bulan" tanpa memastikan stok pangan negara terlebih dahulu.
Ini artinya Kim merencanakan untuk meminimalisasi risiko dengan mengubah situasi menjadi masalah politik dan ideologi melihat urusan komando logistik militer.
Ada pembicaraan tentang pembersihan dengan "pertumpahan darah" dan pemecatan atas nama "mengeluarkan racun ideologis sektarianisme militer".
Namun kekejaman dilaporkan meningkat di dalam militer terkait hukuman kejam seperti itu.
Tentara dilaporkan menanyakan bagaimana "menembak komandan logistik dan mengirim pejabat ke penjara politik" bisa menyelesaikan kekurangan beras Korea Utara, dan apakah para pemimpin berniat melabeli semua orang "pemberontak" setiap kali ada masalah karena mereka menyuruh hal yang abai dengan situasi yang terjadi.
Sumber juga menyebut gudang suplai beras militer "telah kosong sejak era Kim Jong-Il" dan kritik beredar mengatakan “ini adalah masalah yang lebih besar yang mulai dihadapi pemerintah. pegangan pada kondisi di lapangan hanya sekarang, 10 tahun setelah Kim Jong Un mengambil alih kekuasaan.”