Sedangkan Menkumham tidak dapat hadir karena mewakili Presiden melaksanakan sidang pengujian formal UU Cipta Kerja di MK.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Wakil Menteri Hukum dan HAM untuk menghadiri rapat yang dimaksud," ujar Komarudin membacakan surat Menkumham.
RUU Otsus Papua sudah disahkan DPR guna masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 Selasa (23/2/2021).
Otsus sudah akan berhenti tahun 2021 dan sebelum dilanjutkan perlu beberapa perubahan menurut pemerintah.