Intisari-online.com - Diplomasi vaksin adalah istilah di mana China memberikan bantuan kepada negara terntentu, dengan harapan mendapatkan dukungan dari negara tersebut.
Hal itulah yang tampaknya sedang direncanakan China terhadap Indonesia.
Pada Desember 2020, 1,2 juta dosis vaksin Sinovac China tiba di Indonesia, pada saat Indonesia memasuki bulan kesembilan Covid-19.
Beijing kemudian memberikan dukungan vaksin ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Menurut South China Morning Post, pada 5 Mei, tujuan China melakukan diplomasi vaksin pada Indonesia adalah melunakkan sikapnya atas Laut China Selatan.
Faktanya, Indonesia telah mengambil langkah untuk mendisversifikasi pasokan vaksinnya dan menegaskan komitmennya terhadap pendekatan damai.
Sementara itu, Indonesia sendiri ternyata tidak bergantung pada vaksin China.
Menurut SCMP, vaksin Sinovac hanya menyumbang sekitar 38% dari total 329,5 juta dosis vaksin yang dipesan oleh pemerintah Indonesia.
Namun, jumlah vaksin resmi yang dipesan dan dilengkapi oleh Jakarta dari semua sumber, tidak termasuk Sinovac berjumlah 438 juta dosis atau 66%.
Oleh karena itu, kemungkinan Indonesia bergantung pada pasokan vaksin dari China tidak terlalu tinggi.
Apalagi, dari sudut pandang pemerintah Indonesia, pengadaan vaksin dari China dan sumber eksternal lainnya hanyalah strategi jangka pendek untuk menahan pandemi.
"Indonesia masih harus bisa mengembangkan vaksin di dalam negeri," kata Bambang Brodjonegoro, Menteri Riset dan Teknologi Indonesia.
Strategi ini akan membantu Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada vaksin impor, termasuk vaksin dari China.
Selain menghindari ketergantungan pada Beijing, alasan lain untuk mendiversifikasi pasokan adalah karena efektivitas vaksin China yang relatif rendah.
Yaitu 50,4% untuk Sinovac, 79% untuk Sinopharm, dan 66% untuk CanSino.
Sementara negara-negara berpenghasilan tinggi menimbun vaksin yang lebih andal dari Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, dan AstraZeneca.
Pasar vaksin China terkonsentrasi di negara-negara berkembang.
Indonesia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang ingin menghindari ketergantungan yang berlebihan pada vaksin China.
Dari sudut pandang Indonesia, setidaknya, ini memastikan kerja sama vaksin tidak akan melemah atau berujung pada kebuntuan diplomatik atas masalah Laut China Selatan.
Menurut South China Morning Post, sampai batas tertentu, fakta bahwa vaksin China tidak mendominasi pasokan di negara-negara Asia Tenggara membantu mengurangi risiko ketidakharmonisan di antara negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations).
Memungkinkan Indonesia untuk memimpin ASEAN dalam masalah Laut Cina Selatan.
Jelas, ada hubungan antara vaksin dan perselisihan di Laut Cina Selatan.
Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte meminta vaksin dari China. D
Duterte sempat menyatakan tidak akan menghadapi Beijing di Laut Cina Selatan dan memutuskan untuk menolak membangun kembali pangkalan militer AS.
Menurut sumber diplomatik, selama kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke Filipina pada bulan Januari, China memberi Filipina 600.000 dosis vaksin.
Kemudian meminta Manila untuk menunjukkan pertukaran persahabatan di depan umum, seperti hubungan masyarakat dan persahabatan.
Karena China percaya persahabatan itu bisa mengendalikan perang kata-kata diplomatik di Laut Timur.