Penulis
Intisari-Online.com - Kini, hubungan Australia dan Timor Leste memangbaik dengan menguatnya kerjasama antar dua negara tetangga tersebut, namun siapa sangka dulunya Australia adalah salah satu negara yang menghalangi pasukan perdamaian internasional untuk berada di Timor Leste.
Dokumen yang dideklasifikasi menunjukkan mantan menteri luar negeriAustraliamarah dengan kebocoran dokumen yang menunjukkan Australia menolak permintaan AS untuk penjaga perdamaian di Timor Leste.
Serangkaian laporan media pada awal Agustus 1999 muncul di tengah keprihatinan internasional atas maraknya kekerasan dan kekejaman hak asasi manusia yang dilakukan terhadap orang Timor Timur saat mereka bersiap untuk memilih kemerdekaan dari Indonesia, seperti melansir The Guardian, Kamis (29 Agustus 2019).
Pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus 1999, di mana 78,5% rakyat Timor Timur memilih kemerdekaan dari Indonesia, merupakan puncak dari 24 tahun pendudukan Indonesia dan, sebelum itu, ratusan tahun pemerintahan kolonial oleh Portugal.
Pada tanggal 1 Agustus 1999, Sunday Age melaporkan bahwa pemerintah Australia telah memerintahkan ahli strategi senior untuk menolak undangan AS untuk membahas pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke wilayah tersebut sebelum atau setelah referendum 30 Agustus.
Pihak Australia dilaporkan mengatakan bahwa diskusi semacam itu akan "prematur" dan "merusak" hubungan Australia dengan Indonesia.
Downer, menteri luar negeri saat itu, membantah klaim tersebut dan mencapnya sebagai "benar-benar salah".
Namun, telegram yang bocor mengungkapkan diskusi lebih lanjut.
Dua hari kemudian kedutaan besar AS di Canberra mengirim pesan "sensitif tetapi tidak rahasia" kepada menteri luar negeri dan staf gabungan militer dan departemen luar negeri, mencatat tiga hari laporan media.
Laporan mengatakan bahwa Asisten sekretaris Dfat maritim Asia Tenggara Neil Mules mengatakan kepada (petugas kedutaan AS) pada 2 Agustus bahwa cerita-cerita ini membuat marah Menlu Downer.
Ini mencatat penolakan kuat Downer, dan mengatakan dia telah "memerintahkan Dfat untuk mengirim ke kedutaan Australia di Washington, untuk dikirim ke departemen, poin pers yang dia gunakan untuk membantah artikel".
Laporan berita membeberkan deskripsi pertemuan antara kepala Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (Dfat), Ashton Calvert, dan asisten menteri luar negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Stanley Roth, di mana mereka tidak setuju atas kapan pasukan internasional harus dikirim.
Roth percaya pengiriman pasukan internasional harus lebih cepat.
Roth adalah pendukung utama perlunya kehadiran internasional di Timor Timur, dengan alasan bahwa hal itu akan menjadi kekerasan tanpa kehadirannya.
Ratusan dokumen yang dirilis pada hari Jumat dia berulang kali berusaha melobi Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia saat itu, untuk mengizinkan kehadirannya, tetapi tanpa dukungan Pentagon, Roth ditolak.
Clinton Fernandes, seorang profesor studi internasional dan politik di Universitas New South Wales, mengatakan jika Roth mendapat dukungan dari Australia, dia bisa "pergi ke Pentagon dan meminta pemikiran ulang".
“Yang mengejutkan saya adalah bahwa dalam ratusan telegram (yang dirilis pada hari Jumat) Anda tidak melihat apa pun dari pemerintah AS untuk mengatakan 'kami mendapat tekanan dari Australia untuk membantu orang Timor',” katanya.
Mules mengatakan Dfat yakin percakapan Roth-Calvert yang dimaksud mungkin terjadi di bulan Februari, "dalam keadaan yang tidak mirip dengan yang terjadi hari ini".
Dia menyarankan kebocoran datang dari Partai Buruh dan diberikan kepada wartawan yang menyukai operasi penjaga perdamaian.
Pada 10 Agustus 1999, juru bicara oposisi untuk urusan luar negeri, Laurie Brereton, mengatakan kepada ABC bahwa Australia adalah "alasan bahwa penjaga perdamaian tidak ada di sana sekarang".
Penolakan Australia terhadap intervensi internasional pada saat itu telah dikritik secara luas, terutama pada tahun-tahun setelah kemerdekaan Timor Lorosae.
Sebuah catatan yang ditambahkan oleh juru tulis AS ketelegram Mules-Downer menggambarkan salah satu wartawan sebagai "aktivis Timor Timur yang sudah lama" yang ingin mempermalukan Australia atas penanganan atas Timor Timur.
Pemerintah Australia telah berulang kali dituduh melindungi hubungannya dengan Indonesia – dan kepentingannya dalam cadangan minyak dan gas –saat membela Timor Timur.
Australia akhirnya menyumbangkan personel untuk misi PBB untuk mengawasi referendum kemerdekaan, dan memimpin pasukan penjaga perdamaian PBB setelah pemungutan suara.