Intisari-online.com - Sejak merdeka dari Indonesia tahun 2002 lalu, Timor Leste membentuk sistem pemerintahan mereka sendiri.
Mengusung nama negara Republik Demokratik Timor Leste, bentuk negara republik dengan mengedepankan demokrasi pun dipilih Timor Leste sebagai cara bernegara.
Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri Timor Leste, sedangkan kepala negara adalah Presiden.
Sistem pemerintahannya adalah semi-presidensial.
Baca Juga: Orang Timor Leste Merupakan Keturunan dari 3 Gelombang Pendatang, Dari Mana Saja?
Dikutip dari Wikipedia, Timor Leste memiliki sistem multi partai, kekuatan eksekutif dipegang presiden dan pemerintah.
Sementara kekuatan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Parlemen Nasional.
Ada komisi yudisial yang merupakan pihak eksekutif yang mandiri.
Konstitusi Timor Leste mirip dengan Portugal, meskipun presiden kurang kuat daripada zaman Portugis dahulu.
Baca Juga: Inilah Agama Timor Leste, Komunitas Katolik Terbesar Kedua di Asia Tenggara
Sampai saat ini negara itu masih menuju membangun administrasinya dan institusi pemerintahan.
Unit Intelijen Ekonomi menilai Timor Leste sebagai "demokrasi tidak sempurna" tahun 2019.
Kepala negara Timor Leste adalah presiden, yang dipilih secara langsung dengan pemilu untuk jangka waktu 5 tahun, dan yang kekuatan eksekutifnya dibatasi oleh konstitusi.
Namun presiden mampu memveto legislatif, tapi aksinya dapat dihentikan oleh parlemen.
Setelah pemilu, presiden menunjuk perdana menteri, biasanya dari pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas.
Sebagai kepala pemerintahan perdana menteri mengepalai kabinet.
Saat ini presiden Timor Leste adalah Fransisco Guterres dari partai Fretilin.
Ia menjabat sejak 20 Mei 2017.
Baca Juga: Masih Gagal Bergabung, Disebut 'Hanya' Ini Kunci Timor Leste untuk Tembus Jadi Anggota ASEAN
Sementara itu perdana menteri Timor Leste adalah Taur Matan Ruak dari partai PLP.
Ia menjabat sejak 22 Juni 2018.
Dewan Legislatif
Parlemen Nasional Timor Leste memiliki 65 anggota terpilih yang dipilih oleh perwakilan proporsional untuk jangka waktu lima tahun.
Baca Juga: Berharap Ekonominya Membaik Setelah Merdeka dari Indonesia, Timor Leste Setujui RUU Pertambangan
Jumlah kursi dapat bervariasi dari minimal 52 sampai maksimal 65, meski memiliki 88 anggota selama masa jabatan pertamanya yang juga berlangsung selama enam tahun, dari 2001 hingga 2007.
Hal ini karena konstitusi menetapkan jika 88 anggota Majelis Konstitusi akan menjadi parlemen pertama setelah konstitusi mulai berlaku tahun 2002.
Konstitusi Timor Leste mencontoh Konstitusi Portugal.
Sementara itu Mahkamah Agung memiliki satu hakim yang ditunjuk oleh Parlemen Nasional dan sisanya ditunjuk oleh Dewan Tinggi Kehakiman.
Baca Juga: Bank Pembangunan Asia Prediksi Ekonomi Timor Leste akan Tumbuh pada 2021-2022
Seperti disebutkan dalam sumber tahun 2010, negara tersebut sedang dalam proses mengembangkan sistem hukum yang mencakup pengacara praktik swasta.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini