The Future Nation Alliance menuntut pejabat asing bertemu dengan Htin Lin Aung, perwakilan dari Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan, yang telah ditunjuk sebagai "satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk hubungan luar negeri".
"Kami sangat menentang dan mengutuk Indonesia karena mengirimkan utusan pemerintah ke Burma untuk komunikasi resmi dengan rezim kudeta," kata pernyataan itu.
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari setelah komisi pemilihan menolak tuduhan penipuan, setelah partai pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi pemungutan suara.
Junta menjanjikan pemilu baru, tetapi tanpa menetapkan jadwal yang pasti.
Kudeta tersebut telah memicu protes massal setiap hari selama hampir tiga pekan dan pemogokan oleh banyak pegawai pemerintah.