Karena menurut pejabat perusahaan dan pemerintah daerah, tanah mereka sebenarnya milik negara dan penyitaan dilakukan atas perintah presiden.
"Tembaga yang dihasilkan dari proyek ini bisa diperbaiki dengan harga, tapi lahan pertanian kita tak ternilai harganya," kata Khin Maung Win, salah satu korban.
"Tanah itu bisa ada selamanya jadi saya tidak mau ada ganti rugi berapa pun harganya," tambahnya.
Penduduk setempat juga mengatakan kepada The Irrawaddy bahwa petani telah mengajukan banding kepada Presiden Thein Sein, kepala menteri Divisi Sagaing dan otoritas terkait lainnya.
Untuk mendapatkan tanah mereka dikembalikan, tetapi sejauh ini tidak ada tindakan yang diambil.
Dipimpin oleh Union of Myanmar Economic Holdings Ltd dan dua perusahaan China, penambangan tembaga di daerah Kyaysintaung dan Letpantaung di Salingyi dilaporkan dimulai pada akhir 2011.