Intisari-Online.com - Aksi kudeta militer Myanmar terhadap Pemerintahan Sipil menuai kecaman baik dari rakyat negara itu sendiri maupun dari masyarakat internasional.
Militer Myanmar menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya pada 1 Februari 2021 lalu.
Disebut, pangkal masalah ketegangan di Myanmar bermula dari Pemilu November 2020, pemilu demokratis kedua sejak negara itu keluar dari pemerintahan militer pada 2011.
Pihak militer menuduh adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara, sehingga perolehan suara Partai National League for Democracy (NLD) jauh lebih besar dari yang diperkirakan banyak orang.
Mengapa militer Myanmar melakukan kudeta tersebut?
Melansir asiantimes (15/2/2021), artikel berjudul 'Myanmar coup protects military’s business interests' oleh Htwe Htwe Thien, mengatakan bahwa ada beberapa penjelasan yang masuk akal, tetapi yang kurang mendapat perhatian.
Dikatakan bahwa itu adalah keinginan militer untuk melindungi kekayaan dan kepentingan bisnisnya di Myanmar.
Selama beberapa dekade, militer telah mengumpulkan kekayaan dengan mengendalikan birokrasi negara dan membangun hampir monopoli di sektor-sektor utama.