Militer Myanmar Bungkam Aktivis Online Setelah Tangkapi para Pimpinan Negara, PBB Janji Akan Gagalkan Kudeta Myanmar dengan Segala Cara

Intisari-Online.com-Senin (1/2/2021) lalu, militer Myanmar melakukan kudeta.

Para tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan fajar, mengakhiri eksperimen singkat negara itu dengan demokrasi.

Dunia mengecam kudeta tersebut, termasuk Presiden AS Joe Biden dan PBB.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan pada Rabu (3/2), PBB akan melakukan segala daya untuk menekan militer Myanmar dan "memastikan kudeta gagal".

Baca Juga: Militer Berhasil Menguasai Myanmar, Siapa Sangka China Kena Getahnya Dituduh Bantu Militer Myanmar Lakukan Kudeta, Dari Sini Asal Tuduhannya?

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan kudeta ini gagal," kata Guterres kepada The Washington Post, seperti dilansir Channel News Asia.

"Setelah pemilu yang saya yakini berlangsung normal dan setelah periode transisi yang besar, sama sekali tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat," tegasnya.

Ketika ditanya tentang dakwaan Aung San Suu Kyi, Guterres menyatakan, "jika kita bisa menuduhnya atas sesuatu, (itu) berarti dia terlalu dekat dengan militer, apakah dia terlalu melindungi militer".

“Saya berharap, demokrasi bisa maju lagi di Myanmar. Tapi, untuk itu, semua narapidana harus dibebaskan, tatanan konstitusi harus ditegakkan kembali,” tambahnya.

Baca Juga: Begini Sejarah Singkat Myanmar, dari Nama Sebelumnya Burma dan Mengapa Sekarang Disebut Myanmar, Penghuni Pertama Negara Ini, Hingga Kudeta oleh Militernya Sendiri

Menyesalkan Dewan Keamanan PBB

Sekretaris Jenderal PBB juga menyesalkan Dewan Keamanan tidak bisa menyetujui pernyataan bersama tentang kudeta Myanmar, setelah pertemuan darurat yang diprakarsai oleh Inggris.

Menurut draf teks yang diusulkan pada awal minggu untuk dinegosiasikan, Dewan Keamanan PBB akan menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas kudeta di Myanmar dan mengutuknya, serta menuntut militer "segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah".

Berdasarkan draft yang diperoleh AFP dan dikutip Channel News Asia itu, Dewan Keamanan PBB juga akan menuntut agar keadaan darurat satu tahun dicabut.

Hingga Rabu (3/2) malam, menurut para diplomat, negosiasi terus berlanjut antara 15 anggota Dewan Keamanan PBB, terutama dengan China dan Rusia, yang pada Selasa (2/2) memblokir adopsi pernyataan itu.

Baca Juga: Mampu Melesat 20 Kali Kecepatan Suara dan Bawa hingga 2 Megaton Hulu Ledak Nuklir, Rudal Hipersonik Avangard Muncul Bak Meteor dari Rusia

Pemblokiran Facebook

Militer Myanmar, Kamis (4/2), memblokir Facebook atas nama memastikan stabilitas negara, saat mereka mengonsolidasikan kekuasaan menyusul kudeta dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Langkah untuk membungkam aktivis online itu setelah polisi Myanmar mengajukan tuntutan terhadap pemenang Nobel Perdamaian Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal.

Dan, pemblokiran Facebook terjadi ketika tekanan internasional tumbuh pada junta Myanmar untuk menerima hasil pemilu November 2020 yang dimenangkan partai Suu Kyi secara telak.