Intisari-Online.com - Senin (1/2/2021) lalu, militer Myanmar melakukan kudeta.
Para tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan fajar, mengakhiri eksperimen singkat negara itu dengan demokrasi.
Dunia mengecam kudeta tersebut, termasuk Presiden AS Joe Biden dan PBB.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan pada Rabu (3/2), PBB akan melakukan segala daya untuk menekan militer Myanmar dan "memastikan kudeta gagal".
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan kudeta ini gagal," kata Guterres kepada The Washington Post, seperti dilansir Channel News Asia.
"Setelah pemilu yang saya yakini berlangsung normal dan setelah periode transisi yang besar, sama sekali tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat," tegasnya.
Ketika ditanya tentang dakwaan Aung San Suu Kyi, Guterres menyatakan, "jika kita bisa menuduhnya atas sesuatu, (itu) berarti dia terlalu dekat dengan militer, apakah dia terlalu melindungi militer".
“Saya berharap, demokrasi bisa maju lagi di Myanmar. Tapi, untuk itu, semua narapidana harus dibebaskan, tatanan konstitusi harus ditegakkan kembali,” tambahnya.