Mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 2018, yang memberikan keringanan sanksi ekonomi Iran sebagai imbalan atas pembatasan program senjata nuklirnya.
Keputusan untuk meninggalkan perjanjian tersebut didukung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang berpendapat bahwa perjanjian tersebut tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap program senjata Iran.
AS diperkirakan akan menandatangani kembali kesepakatan yang diberlakukan oleh mantan Presiden Barack Obama pada 2015 - sebuah pemerintahan di mana Biden menjabat sebagai Wakil Presiden.
Iran sejak itu mendesak Washington untuk kembali ke perjanjian itu secepat mungkin, tetapi belum ada keputusan resmi yang dibuat.
Berbicara di Institut Studi Keamanan Nasional Universitas Tel Aviv, Letnan Jenderal Kohavi mengatakan: “Kembali ke perjanjian nuklir 2015, atau bahkan jika itu adalah kesepakatan serupa dengan beberapa perbaikan, adalah buruk dan salah dari sudut pandang operasional dan strategis."
Dia mengatakan militer telah disiagakan untuk setiap perkembangan di Iran.
”Saya menginstruksikan tentara untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional selain yang sudah ada," tambah Letnan Jenderal Kohavi.
“Kami sedang mengurus rencana ini dan akan mengembangkannya selama tahun mendatang."
“Yang memutuskan untuk melaksanakannya, tentu saja para pemimpin politik. Tapi rencana ini harus ada di meja."
Peringatan kerasnya pada hari Selasa, datang hanya beberapa jam setelah juru bicara Kabinet Iran Ali Rabiei memperingatkan Biden bahwa waktu bisa hampir habis untuk kembali ke kesepakatan.