Penulis
Intisari-Online.com -Joe Biden baru saja dilantik menjadi Presiden AS menggantikan Donald Trump, tepatnya pada 20 Januari 2021 lalu.
Tentu, banyak yang lantas mempertanyakan bagaimana Biden akan memperlakukan Israel mengingat Trump sebagai presiden AS sebelumnya memberikan dukungan yang kuat terhadap Israel.
Trump berhasil membuat beberapa negara teluk seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan kemudian Maroko untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Trump membalikkan beberapa dekade kebijakan AS di Timur Tengah hanya dalam waktu empat tahun jabatannya.
Joe Biden ingin membatalkan banyak perubahan itu selama masa kepresidenannya, tetapi kebebasannya untuk bermanuver akan dibatasi.
Pada sidang konfirmasi Senat pada hari Selasa, pilihan Biden untuk menteri luar negeri, Antony Blinken, mengisyaratkan bahwa melawan Iran akan menjadi inti agenda Timur Tengah Biden, seperti melansir Reuters, Rabu (20/1/2021).
Tetapi Blinken mengatakan Amerika Serikat "masih jauh" untuk bergabung kembali dengan perjanjian 2015 dengan Iran - menahan program nuklir Teheran - yang dihentikan Amerika Serikat di bawah Trump.
Biden dan timnya mengatakan mereka akan memulihkan hubungan dengan Palestina yang terputus oleh Trump.
Hal itu dilakukan dengan melanjutkan bantuan dan menolak tindakan sepihak, seperti pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan.
Namun Blinken mengatakan kedutaan besar AS di Israel akan tetap berada di Yerusalem, yang diakui Trump sebagai ibu kota Israel.
Empat kesepakatan diplomatik yang ditengahi Trump antara Israel dan negara-negara Arab juga kemungkinan besar akan tetap ada.
Begitu juga dengan penerimaan Trump atas kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, yang direbut Israel dari Suriah dalam perang tahun 1967 dan dianeksasi dalam sebuah tindakan yang tidak diakui secara internasional.
Tantangan Biden adalah bagaimana mundur tidak hanya dari kebijakan era Trump - dan polarisasi yang dipicu oleh Trump - tanpa dituduh mundur dari konflik Israel-Palestina.
Namun, Israel tak akan membiarkan 'hadiah-hadiah' yang diberikan Trump pada mereka hilang begitu saja.
Bulan depan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengirimkan Kepala Mossad Yossi Cohen ke Washington untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden.
Melansir Middle East Monitor, Senin (25/1/2021), tujuan pertemuan itu adalah untuk mengatur tuntutan Tel Aviv untuk mereformasi kesepakatan nuklir Iran.
Kabar tersebut dilaporkan oleh Times of Israel kemarin.
Menurut surat kabar Israel, Saluran TV Israel 12 menyampaikan berita tersebut pada Sabtu malam, menambahkan bahwa Cohen, sekutu terpercaya Netanyahu, akan menjadi pejabat senior Israel pertama yang bertemu dengan Biden dan kepala CIA.
Israel takut menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran akan membantunya memperkaya uranium dan meringankan ekonominya, kata surat kabar Israel itu.
Channel 12 melaporkan bahwa Cohen akan menyampaikan tuntutan Israel kepada Biden.
Baca Juga: Peduli Tubuhmu; 8 Tanda Tubuh Perlu Lebih Banyak Karbohidrat
Tuntutan tersebut meliputi Iran harus menghentikan pengayaan uranium, berhenti memproduksi sentrifugal canggih dan berhenti mendukung kelompok teror, terutama Hizbullah Lebanon.
Tuntutan tersebut juga termasuk mengakhiri kehadiran militer Iran di Irak, Suriah dan Yaman.
Juga menghentikan kegiatan "teror" terhadap sasaran Israel di luar negeri dan memberikan akses penuh ke IAEA pada semua aspek program nuklirnya.
Calon Biden untuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan bahwa pemerintah AS akan berkonsultasi dengan Israel dan sekutu lainnya ketika mengambil keputusan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan Iran.
Pada hari Rabu, Netanyahu mendesak Biden untuk bekerja sama dengan Israel untuk menangani "ancaman yang ditimbulkan oleh Iran".