Intisari-Online.com - Kelompok negara-negara terbesar setelah PBB ini terbentuk di tengah ketegangan Perang Dingin, apa tujuan berdirinya Gerakan Non Blok?
Setelah Perang Dunia II berakhir, rupanya tercipta ketegangan lain.
Terjadi perebutan pengaruh antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Amerika dengan ideologi demokrasinya, sedangkan Soviet dengan ideologi komunisnya.
Saat itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menolak mengekor kedua negara adidaya tersebut.
Indonesia pun memilih berdiri bersama-sama negara-negara bekas koloni Barat lainnya dalam Gerakan Non Blok.
Gerakan Non Blok (GNB) merupakan kelompok negara-negara yang terdiri lebih dari 100 negara, yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun.
Berdirinya GNB diinisiasi oleh Perdana Menteri India kala itu, Jawaharlal Nehru dan pemimpin dunia lainnya setelah digelarnya Konferensi Asia-Afrika pertama di Bandung.
KAA dirasa tidak cukup, karena ada negara berkembang yang baru merdeka juga, yakni Yugoslavia yang berada di luar Asia dan Afrika.
Setelah KAA Bandung, pada tahun 1956 ada pula Deklarasi Brijuni yang digelar di Pulau Brijuni, Yugoslavia.
Deklarasi itu ditandatangani Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser.
Jawaharlal Nehru dan para pemimpin negara berkembang tak ingin terseret pertarungan politik AS dengan Uni Soviet.
Negara-negara berkembang yang baru merdeka seperti Indonesia dan India menjadi sasaran persaingan ideologi mereka.
Maka, dibentuklah Gerakan Non Blok, yang seperti namanya, menetapkan diri sebagai gerakan, bukan organisasi.
Kata 'Non-Blok' sendiri diperkenalkan oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan lima pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchsheel.
PM India Jawaharlal Nehru menjadi salah satu tokoh penting panggagas GNB, juga empat tokoh penting lainnya, yaitu Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, dan PM sekaligus Presiden Ghana Kwame Nkrumah.
GNB tidak menjadikan negara pasif dalam politik internasional, melainkan untuk menformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.
Tujuan Gerakan Non Blok
Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979.
Tujuan utama GNB yaitu mengupayakan hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan,dan integritas nasional negara-negara anggota.
Tujuan penting lainnya adalah penentangan terhadap apartheid; dan tidak memihak pada pakta militer multilateral.
GNB juga menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang kolonialisme, neo-kolonialisme, rasialisme, pendudukan, dan dominasi asing.
GNB mendukung perlucutan senjata; tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai.
Dibidang ekonomi, gerakan ini berkomitmen dalam pembangunan ekonomi- sosial, restrukturisasi perekonomian internasional, serta kerjasama atas dasar persamaan hak.
Prinsip dasar Non-Blok
Gerakan Non-Blok didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung.
Berikut ini Isi Dasasila Bandung tahun 1955:
1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asasyang termuat di dalam piagam PBB
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain
5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB
6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak- pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama
10. Menghormati hukum dan kewajiban– kewajiban internasional
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini