Rintangan hukum dan potensi reaksi Kongres dari Partai Republik akan menghalangi kemampuan Biden untuk melakukannya dengan cepat membalikkan beberapa sanksi tambahan administrasi Trump.
Mencabut penetapan Pasal 311, khususnya, yang secara efektif telah membuat sistem keuangan Iran menjadi racun bagi investasi asing, akan menjadi prioritas utama Teheran.
Tetapi untuk menghapus penunjukan ini, pemerintahan Biden di masa depan harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Iran telah cukup mengatasi masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disuarakan oleh pemerintah AS dan Satuan Tugas Tindakan Keuangan (FATF).
Partai Republik tidak mungkin mendapat dukungan di Kongres untuk menerapkan undang-undang yang akan membatasi Gedung Putih Demokrat untuk mencapai kesepakatan cepat dengan Iran.
Tetapi pengawasan dan pengawasan mereka kemungkinan akan memperumit upaya apa pun untuk menghapus sanksi saat ini terhadap bank sentral Iran dan/atau IRGC.
Pada 2016, Iran meluncurkan rencana aksi dengan FATF untuk mengatasi masalah organisasi terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Tetapi penarikan diri pemerintahan Trump dari JCPOA menggagalkan kemampuan Iran untuk membuat kemajuan politik pada rencana tersebut, yang akhirnya mendorong FATF untuk melakukan tindakan balasan di Teheran pada bulan Februari.
Pemilihan parlemen Iran yang lebih konservatif baru-baru ini juga membuat pengesahan undang-undang yang diperlukan untuk mengatasi masalah internasional dengan sistem keuangan Iran semakin kecil kemungkinannya.
Kesepakatan AS-Iran apa pun yang dicapai sebelum pertengahan 2022 mungkin akan memiliki ruang lingkup yang sempit, dengan kedua belah pihak membuat beberapa komitmen untuk kembali ke JCPOA dan terlibat secara komprehensif dalam jangka waktu yang lama.