Tetapi semua pelaku keuangan Iran, termasuk jaringan yang digunakan untuk pengiriman uang dan sistem hawala Iran.
Dampak keseluruhan pada ekonomi Iran, bagaimanapun, akan terbatas mengingat sifat sanksi AS saat ini yang sudah meluas terhadap sektor perbankan dan ekspor Iran (yang sebagian besar adalah pengiriman kemanusiaan dan makanan).
Pada April 2019, Amerika Serikat menunjuk seluruh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran sebagai organisasi teroris asing berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan.
Pada September 2019, Departemen Keuangan AS memberi sanksi kepada bank sentral Iran dan dana kekayaan kedaulatan di bawah Perintah Eksekutif 13224 karena memberikan dukungan material kepada Hizbullah dan Pasukan Quds IRGC, yang keduanya ditunjuk sebagai organisasi teroris di bawah perintah eksekutif yang sama.
Pada bulan Oktober 2019, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan mengeluarkan aturan akhir yang menentukan bahwa Iran adalah yurisdiksi pencucian uang utama berdasarkan Bagian 311 dari Undang-Undang Patriot AS.
Iran akan menuntut pembatalan semua sanksi AS yang diterapkan oleh pemerintahan Trump, termasuk yang tidak secara khusus termasuk dalam JCPOA, sebelum kembali ke kepatuhan penuh, melansir dari nationalinterest.
Bahkan jika pemerintahan Biden di masa depan mencabut sanksi yang menargetkan ekspor minyak Iran, Teheran ingin melihat penunjukan terorisme dan pencucian uang Washington dari sistem keuangannya dibatalkan.
Setelah JCPOA diterapkan, Iran masih berjuang untuk menarik investasi asing antara lain karena keraguan investor.
Selama penetapan AS dan sanksi selanjutnya ini tetap berlaku, lembaga keuangan internasional dan investor asing lainnya akan terus menghindari berbisnis dengan Iran, sehingga merampas keuntungan finansial yang diharapkan dari JCPOA di Teheran.