Intisari-Online.com – Setelah dilantik menjadi Presiden AS, Joe Biden memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya.
Kandidat presiden AS Joe Biden telah menyatakan dia akan terbuka untuk segera memasukkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) jika Iran kembali ke kepatuhan penuh.
Tetapi kebijakan garis keras pendahulunya mungkin akan memerlukan perluasan ruang lingkup negosiasi dengan Teheran di luar kesepakatan saat ini, yang menyebabkan Iran mengambil posisi yang lebih keras pada program nuklirnya.
Biden mengkritik kebijakan Iran yang hawkish dari pemerintahan Trump dan penarikan 2018 dari kesepakatan nuklir dalam sebuah opini 13 September, di mana dia menulis bahwa kembali ke JCPOA bisa menjadi awal dari diplomasi yang lebih luas antara Teheran dan Washington.
Masuk kembali ke JCPOA akan sulit bagi Washington dan Teheran, karena arsitektur sanksi AS saat ini sekarang jauh lebih kompleks daripada ketika kesepakatan ditandatangani pada 2015.
Di bawah kampanye "tekanan maksimum", pemerintahan Trump secara agresif memperluas cakupan sanksi dalam beberapa tahun terakhir dan akan terus melakukannya selama masih menjabat.
Menurut laporan 29 September oleh Bloomberg, Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk menetapkan seluruh sistem keuangan Iran yang tunduk pada sanksi di bawah Perintah Eksekutif 13902.
Langkah seperti itu secara efektif akan membuat daftar hitam perusahaan asing agar tidak melakukan bisnis dengan tidak hanya bank Iran (yang sudah diberi sanksi berat).