"Setiap tindakan yang merugikan kepentingan inti China akan ditanggapi dengan serangan balasan yang tegas dan tidak akan berhasil."
Ancaman tersebut adalah yang terbaru dalam konflik dua negara.
China telah menyebut Australia 'jahat' dan 'terlalu ikut campur' dalam tindakan keras otoriternya.
Tapi Australia membela diri.
Mereka mengutuk penangkapan massal China di Hong Kong, menuduhnya melanggar kewajiban internasionalnya untuk menghormati otonomi kota.
Hong Kong adalah bekas wilayah Inggris yang aturan demokrasinya, hak asasi manusia, dan kebebasan ekonominya dijamin oleh ketentuan perjanjian penyerahan tahun 1997 saat transisi menjadi bagian dari China pada tahun 2047.
Beijing mengumpulkan lawan-lawannya saat fajar di wilayah itu pada 6 Januari karena 'subversi' di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang diberlakukan pada bulan Juni.
Polisi lalu menangkap lebih dari 50 politisi dan aktivis atas pemungutan suara independen dan tidak resmi pada Juli untuk memilih kandidat demokratis untuk pemilihan legislatif yang telah ditunda.
Beijing memperingatkan pemilu itu mungkin melanggar undang-undang baru yang kontroversial yang menurut para kritikus menghancurkan kebebasan yang ditetapkan di Hong Kong oleh 156 tahun pemerintahan Inggris.
Australia yang marah lalu menghubungi mitranya di Kanada, Amerika Serikat (AS), dan Inggris lewat Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.
Ia meminta Beijing untuk melakukan pemilihan umum September mendatang di Hong Kong secara adil dan untuk menjamin hak-hak rakyatnya tanpa takut ditangkap.