Intisari-Online.com - Hanya tinggal menghitung hari, Joe Biden akan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).
Ketika dikonfirmasi memenangkan Pilpres AS 2020 dan menjadi Presiden AS terpilih, Joe Biden sudah punya banyak rencana.
Yang jelas, pandemi virus corona (Covid-19) akan menjadi tugas utamanya.
Di sisi lain, Biden juga sepertinya ingin memperbaiki hubungan AS dengan negara-negara lain.
Diketahui AS terlibat banyak konflik dengan sejumlah negara. Msalnya ada China, Iran, hingga Korea Utara.
Isu perang dunia serta nuklir pun menjadi makanan sehari-hari menjelang selesainya pemerintahan Donald Trump.
Lalu apa yang akan Biden lakukan mengenai hubungan luar negeri?
Dilansir dari sputniknews.com pada Minggu (17/1/2021), selama kampanye kepresidenannya, Joe Biden mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk mengembalikan AS ke perjanjian Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)
Syaratnya jika Iran mematuhi persyaratan yang nanti akan disepakati.
Pejabat dengan pemerintahan Biden yang akan datang telah mulai mengatur dasar untuk pembicaraan dengan Iran.
Mereka membahas mengenai kemungkinan kembalinya AS ke kesepakatan nuklir tersebut.
Pembahasan itu terjadi karena hanya ada beberapa hari tersisa sampai pelantikan Demokrat, Channel 12 Israel melaporkan.
Pada Sabtu (16/1/2021) kemarin, pejabat AS diduga memperbarui Tel Aviv tentang masalah tersebut.
Menurut laporan itu, orang-orang "atas nama Biden" telah mulai "berbicara dengan Iran" atas kemungkinan kembalinya JCPOA.
Hanya saja tidak memberikan rincian tentang apa yang sebenarnya sedang dibahas.
Sebelumnya, laporan muncul, menunjukkan bahwa perwakilan negara-negara Arab dan Israel telah mendesak Biden untuk membiarkan mereka mengambil bagian dalam negosiasi masa depan terkait kesepakatan nuklir JCPOA.
Israel tertarik pada "kesepakatan nuklir yang lebih baik dan jangka panjang" yang akan mencakup pembatasan program rudal balistik Iran dan dugaan aktivitas Iran terkait terorisme.
Sementara Biden memberi petunjuk bahwa kembalinya Washington ke JCPOA adalah masuk akal.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintahannya, jika kembali ke kesepakatan, akan memperketat dan memperpanjang kendala nuklir Iran, serta mengatasi program rudal.
Yang terakhir adalah sesuatu yang digarisbawahi oleh Teheran tidak tunduk pada negosiasi, dan Presiden Iran Rouhani menekankan bahwa Biden sangat sadar akan hal itu.
Iran juga menuntut agar AS mencabut sanksi kerasnya terhadap negara itu sebelum saling kembali ke JCPOA terjadi.
"Jika AS memutuskan untuk kembali ke JCPOA tanpa mencabut sanksi, ini akan menjadi pemerasan."
"Ini karena Washington kemudian mengajukan permintaan baru untuk mencabut setiap larangan," Kamal Kharrazi, ketua Dewan Strategis Iran untuk Hubungan Luar Negeri , kata di awal minggu.
JCPOA, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, ditandatangani oleh delapan negara.
Mereka adalah China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Jerman dan Uni Eropa.
JCPOA ditandatangani pada 2015 yang isinya membayangkan Teheran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.
Tapi pada tahun 2018, Presiden Donald Trump malah menarik AS keluar dari kesepakatan itu dan memberlakukan sanksi tambahan pada Teheran.
Langkah sepihak Trump mendorong Iran untuk mundur dari komitmen nuklirnya.
Lalu mengumumkan pada bulan Januari bahwa negara itu siap untuk kembali memperkaya uranium hingga kemurnian 20 persen.