Intisari-Online.com - Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-Un dan pemerintahnya memberikan ancaman langsung ke Joe Biden dan Amerika Serikat (AS).
Korea Utara telah berjanji untuk meningkatkan kemampuan militer nuklir mereka dalam beberapa bulan mendatang.
Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa AS akan selalu menjadi "musuh terbesar" mereka.
Ini terjadi beberapa hari sebelum Joe Biden bersiap untuk dilantik sebagai Presiden AS yang baru.
Dilansir dari express.co.uk pada Kamis (14/1/2021), selama akhir pekan, Kim Jong-Un mengambil alih jabatan sekretaris jenderal Partai Pekerja Korea.
Dan selama pidatonya, dia mengatakan negaranya harus diarahkan untuk menundukkan AS.
“Kegiatan politik luar negeri kita harus difokuskan dan diarahkan untuk menundukkan AS, musuh terbesar kita, dan rintangan utama bagi perkembangan inovatif kita," ucap Kim Jong-Un.
"Tidak peduli siapa yang berkuasa di AS, sifat AS yang sebenarnya dan kebijakan fundamentalnya terhadap Korea Utara tidak pernah berubah.”
Dia juga berjanji untuk mengejar hubungan lebih dekat dengan "pasukan anti-imperialis, independen" dan berjanji untuk meningkatkan kemampuan nuklir dan rudal Pyongyang.
Kembali pada tahun 2018, Kim Jong-Un dan Presiden AS Donald Trump yang akan keluar bertemu di Singapura untuk membahas denuklirisasi.
KTT pertama menghasilkan kedua belah pihak setuju untuk "membangun hubungan AS-DPRK yang baru" dan untuk "bekerja menuju denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea".
Namun tidak ada yang konkret diselesaikan dan KTT kedua mereka dipersingkat setelah Kim meminta diakhirinya semua sanksi.
Tetapi setelah Trump kalah dalam pemilihan umum, Presiden terpilih Biden telah diperingatkan oleh Kim Jong-Un.
Biden mengkritik Kim di depan umum dan menyebutnya sebagai "preman".
Sementara Biden juga menyerang diplomasi "bromance" Trump dengan pemimpin Korea Utara tersebut.
Dennis Halpin, mantan penasihat utama Komite Urusan Luar Negeri DPR untuk masalah Asia-Pasifik, memperingatkan Biden akan menuntut langkah konkret dari Pyongyang sebelum melanjutkan negosiasi diplomatik.
Soo Kim, dari RAND Corporation, menambahkan Kim akan menggunakan pemerintahan Biden untuk "memperkuat garis strategisnya".
“Kim Jong-Un mungkin memandang tahun baru dan pemerintahan baru AS sebagai kesempatan untuk memperkuat garis strategisnya," ucap Soo Kim.
"Dan mungkin menguji tekad kepresidenan AS yang baru."
"Jadi saya akan mengatakan bahwa seruan untuk diplomasi di kongres partai adalah yang pertama dari banyak umpan dari Pyongyang untuk menguji air dengan Washington dan Seoul."
Sementara Robert Winstanley-Chesters, dari University of Leeds, mengatakan Korea Utara “ingin dianggap serius”.
“Apa yang pada akhirnya diinginkan Korea Utara adalah dianggap serius sebagai negara yang sah dan layak dengan tempat di meja dunia."
"Dan untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keberlanjutan keberadaan dan kedaulatannya," jelas Robert Winstanley-Chesters.
"Pyongyang pada akhirnya melihat Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan itu dan ingin mencapai itu dengan syarat yang sama, dan tidak melibatkan Korea Selatan dalam kesepakatan apa pun yang mungkin melibatkan."
Sama seperti ayahnya, para ahli mengatakan Kim Jong-Un bisa menghadapi teka-teki yang sama seperti ayahnya dan bisa sangat bergantung pada China.
Baca Juga: Unik, 3 Gambar Peta Dunia Zaman Dulu Ini Pernah Mengubah Dunia
Joseph Detrani, mantan utusan khusus AS untuk pembicaraan nuklir dengan Korea Utara, mengatakan hubungan Korea Utara dengan Beijing mencerminkan fakta China adalah mitra dagang utama Korea Utara.
Selain itu, China juga menjadi jaring pengaman ekonomi bagi Korea Utara. Di mana minyak mentah dan minyak bumi China begitu dibutuhkan Korea Utara.
"Saat Korea Utara berurusan dengan pemerintahan Biden, mereka tahu China akan terus mendukung."
"Itu menyoroti pentingnya peran China dalam upaya untuk menyelesaikan masalah nuklir dengan Korea Utara."
Harry Kazianis, Kepala Pusat Studi Korea untuk Kepentingan Nasional, memperingatkan karena keadaan krisis yang dalam Korea Utara, China akan memberikan bantuan segera untuk Kim.