Intisari-Online.com - Ketegangan antara China dan AS terus meningkat.
Ini bermula karena kebijakan luar negeri dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Di mana trump mendukung Taiwan dalam perselisihan pahitnya dengan Beijing.
Lalu pada pekan lalu Menteri Luar Negeri Mike Pompeo membatalkan semua protokol terkait komunikasi dengan Taiwan.
Dan ini langsung membuat marah Beijing lebih lanjut.
Dilansir dari express.co.uk pada Rabu (13/1/2021), China menuntut AS berhenti mencampuri urusan dalam negerinya.
Sementara Pompeo bersikeras bahwa Washington akan melanjutkan dukungannya untuk Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.
Beijing berpendapat bahwa Taiwan harus bersatu kembali dengan China, sebuah langkah yang ditentang keras oleh warga Taiwan.
Dan menurut Ross Feingold, direktur pengembangan bisnis di firma keamanan SafePro Group, Joe Biden akan menemui kesulitan dengan menyulap kebijakan Taiwan dan China.
"Pemerintahan Biden pasti akan bergumul dengan pelaksanaan hubungan dengan Taiwan."
"Selama empat tahun terakhir, pemerintahan Trump telah mengambil banyak langkah untuk benar-benar terlibat dengan Taiwan dengan cara yang sama."
"Seperti Amerika Serikat akan terlibat dengan negara asing lainnya meskipun mereka masih belum menggunakan terminologi atau memiliki hubungan diplomatik formal."
Meskipun ada kekhawatiran bahwa Biden dapat melonggarkan kebijakan dalam pertikaian yang semakin meningkat, Feingold mengatakan kepada Squawk Box Asia CNBC bahwa ia sebenarnya dapat melanjutkan retorika agresif yang ditetapkan oleh Trump.
"Antusiasme untuk langkah tambahan baru atau berani mungkin berbeda, atau tidak. -ada."
Perselisihan ini telah memicu kekhawatiran akan perang brutal antara China dan AS, dua negara yang hubungannya memburuk selama beberapa dekade terakhir.
Pompeo menegaskan bahwa AS akan mencabut semua "pembatasan yang diberlakukan sendiri" dalam hubungannya dengan Taiwan, sebuah pulau yang diklaim oleh China sebagai wilayah tetapi berpemerintahan sendiri.
Dia menjelaskan bahwa selama beberapa dekade AS dan Taiwan memiliki kontak terbatas dengan pulau itu "sebagai upaya untuk menenangkan rezim Komunis di Beijing".
Namun, dia menambahkan, pembatasan tersebut tidak lagi berlaku.
Langkah itu membuat China segera membalas, dengan Zhao Lijian, juru bicara kementerian luar negeri China, mengonfirmasi bahwa negara itu akan mengambil tindakan.
Negara-negara itu sebelumnya telah bertukar pukulan atas Taiwan, dengan Beijing berpatroli di perairan pulau itu, yang terbentuk di Laut Cina Selatan.
Mantan Perdana Menteri Australia Kevin mengatakan kepada penyiar Australia minggu ini bahwa keputusan Pompeo "dapat menandai akhir dari satu kebijakan China", yang merupakan prinsip utama yang mengakui hanya ada satu pemerintah China.
Dia berkata: “Itu telah menjadi andalan stabilitas strategis selama 40 tahun terakhir ini.
“Saya pikir kita perlu memahami bahwa kita sedang bergerak menuju akhir dari kebijakan satu China."
Dan apa artinya itu bagi komunitas internasional?
"Itu berarti periode baru ketidakstabilan strategis yang nyata mengingat ini adalah item kepercayaan fundamental di Beijing."
China, Taiwan, dan AS juga terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, perairan yang sangat menguntungkan - dijuluki sebagai yang terkaya di dunia.
China menegaskan kedaulatan kepada mereka, klaim yang dibantah oleh AS dan banyak negara lainnya.