"Waktu hampir habis," kata John Sopko, Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan, dalam pidato yang disiarkan online Rabu.
“Pemerintah Afghanistan akhirnya harus serius menangani masalah korupsi jika ingin membawa perdamaian abadi bagi rakyatnya.”
Pemerintahan yang tidak jujur memberi kekuatan kepada kelompok militan seperti Taliban, kata inspektur jenderal, menggemakan pernyataan serupa yang dibuat oleh pejabat AS selama hampir dua dekade.
Peringatan Sopko datang seminggu setelah AS mengatakan telah mengurangi jumlah pasukan di negara itu menjadi 8.600 sebagai bagian dari kesepakatan yang ditandatangani dengan Taliban, dan setelah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan reformasi anti-korupsi Afghanistan telah melambat tahun lalu.
Ada lebih dari 6.500 surat perintah yang belum diselesaikan untuk pelanggaran terkait korupsi di Afghanistan, tetapi tidak ada batas waktu untuk melakukan penangkapan, Sopko mencatat.
Penuntutan oleh Pusat Keadilan Anti-Korupsi Kabul, yang didirikan dengan bantuan penasihat AS, turun 22% antara 2018 dan 2019, katanya. Kurang dari 1% denda yang dijatuhkan oleh pusat telah dikumpulkan, tambahnya.
Penasihat militer AS tahun lalu mengeluhkan penolakan terhadap upaya anti-korupsi, kata SIGAR dalam laporan terbarunya, yang diterbitkan pada bulan April.
Laporan itu mengutip kasus kepala pusat pelatihan militer Afghanistan.