Intisari-Online.com - Konflik antara China dan Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan punya banyak penyebab.
Pertama karena AS membantu negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk melawan China.
Kedua, mungkin juga karena AS memang 'berkelahi' dengan China sejak beberapa bulan terakhir.
Ditambah hubungan dua pemimpin negara tersebut tidak akur.
Nah, ketika semua tahu Donald Trump kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilres) AS 2020, banyak yang berharap banyak pada Presiden AS terpilih Joe Biden.
Mereka berharap Biden bisa menenangkan hubungan dua negara dan punya solusi lebih baik.
Namun sepertinya itu tinggal harapan saja.
Sebab, nyatanya Joe Biden terikat pada pendekatan AS ke Laut China Selatan, dan diperkirakan akan melanjutkan kebijakan Donald Trump di perairan yang disengketakan.
Hal itu dikatakan oleh Nick Marro, Pemimpin Perdagangan Global di Economist Intelligence Unit (EIU).
Kepada express.co.uk pada Sabtu (26/12/2020), Nick Marro mengatakan bahwa Presiden terpilih "tidak mungkin" untuk beralih dari pendekatan pendahulunya ke Laut China Selatan.
Ini karena baik Demokrat maupun Republik tetap sangat kritis terhadap tindakan China baru-baru ini.
Trump, yang akan meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021 nanti, telah memberikan sanksi terhadap pejabat China dan mempertahankan kehadiran militer di Laut China Selatan sepanjang tahun
Sebab, ada ketegangan tumbuh antara kedua negara adidaya tersebut.
Marro mengatakan Biden "akan bekerja penuh" dalam menangani pandemi virus corona dan resesi AS.
Tetapi akan "mempertahankan tekanan AS pada China".
Biden ingin mengejar lebih dari strategi yang diperhitungkan yang dibangun di atas kebijakan pemerintahan Trump.
Namun perubahan itu tidak mungkin terjadi saat pemerintahan baru memasuki kantor.
“Konsensus bipartisan yang telah muncul di DC melawan China akan mengikat tangan Biden."
"Terutama dalam hal tindakan yang diambil oleh AS dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia dan keamanan nasional."
"Paling-paling, kami kemungkinan akan melihat pemerintah memperlambat langkah untuk memperkenalkan langkah-langkah hukuman baru terhadap China, daripada membalikkan keadaan."
Marro melanjutkan untuk menyoroti "masalah yang lebih besar" yang mencegah Beijing dan Washington untuk kembali ke perdagangan.
Seperti yang terlihat dengan kesepakatan Fase Satu yang sekarang ditinggalkan yang ditandatangani pada bulan Januari.
"Saya pikir ada masalah yang lebih besar yang sekarang membayangi diskusi tentang arus perdagangan barang dagangan," jelas Marro.
"Terutama ketika kita memikirkan hal-hal seperti 5G dan dominasi teknologi, serta hak asasi manusia di Xinjiang atau erosi Satu Negara, Dua Sistem di Hongkong."
“Kami mengharapkan Biden untuk mengeksplorasi bagaimana untuk kembali terlibat dengan China pada topik perdagangan."
"Tetapi gesekan akan bertahan karena masalah struktural yang lebih dalam seperti akses pasar atau subsidi industri."
"Secara keseluruhan, ini juga tidak akan menghentikan kemerosotan yang lebih luas di tempat lain dalam hubungan."
"Seperti teknologi, keuangan, investasi, dan keamanan."
Kebijakan lain yang akan diambil Biden dari Trump kemungkinan akan mencakup peningkatan hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
Tetapi Marro memperingatkan ini akan "rumit".
“ASEAN lebih rumit."
"Alasan karena banyak negara Asia Tenggara yang mengandalkan China sebagai pasar ekspor penting atau sumber investasi."
"Namun di sisi lain mereka juga memiliki ketegangan diplomatik dengan AS."
Biden mengatakan pada bulan Agustus bahwa dia berencana untuk tidak melakukan tindakan segera.
Namun Jenderal Stanley McChrystal, mantan penasehat Presiden Barack Obama, baru-baru ini mendesak Biden untuk meningkatkan intervensi di Laut China Selatan karena khawatir Beijing dapat merebut Taiwan.