Intisari-Online.com - Janji menggiurkan terus dilemparkan Amerika Serikat agar Indonesia sudi membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Setidaknya itulah yang bisa terlihat dari laporan Bloomberg terbaru.
Indonesia yang dianggap memiliki banyak potensi menggiurkan tidak hanya secara ekonomi namun juga secara geopolitik menjadi salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim yang paling diincar oleh Israel.
Bagi AS sendiri, terbukanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel bisa membantu mengikis pengaruh China di dekat kawasan Laut China Selatan.
Indonesia dapat membuka miliaran dolar dalam pembiayaan AS tambahan jika setuju dengan dorongan Presiden Donald Trump.
Dorongan yang dimaksud adalah agar negara-negara Muslim membangun hubungan dengan Israel, menurut seorang pejabat AS.
Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional A.S., sebuah badan pemerintah yang berinvestasi di luar negeri, dapat melipatgandakan portofolio AS$1 miliar saat ini jika Indonesia mengembangkan hubungan dengan Israel.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif DFC Adam Boehler dalam sebuah wawancara Senin di Hotel King David di Yerusalem.
"Kami sedang membicarakannya dengan mereka," kata Boehler.
“Jika mereka siap, mereka siap, dan jika mereka siap maka kami akan dengan senang hati mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan.”
Dia mengatakan dia tidak akan terkejut jika pendanaan organisasinya untuk Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, didorong oleh "satu atau dua miliar dolar lebih."
Para pemimpin Amerika dan Israel mengatakan mereka mengharapkan lebih banyak negara untuk bergabung dalam gelombang perjanjian normalisasi dengan Israel yang diumumkan dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko sudah bergabung dalam perjanjian normalisasi tersebut.
AS juga berharap Oman dan Arab Saudi akan bergabung, meskipun Boehler mengatakan pendanaan DFC untuk kedua negara tersebut akan dibatasi karena organisasi tersebut tidak diizinkan untuk berinvestasi secara langsung di negara-negara berpenghasilan tinggi.
Melawan China
Boehler berada di Israel sebagai bagian dari delegasi bersama menantu Trump dan penasihat senior Jared Kushner.
Baca Juga: Presiden Jokowi: 'Tidak Ada Normalisasi dengan Israel Sampai Palestina Jadi Negara Sendiri!'
Berikutnya di Maroko, Boehler mengatakan dia akan mengumumkan pembukaan cabang Prosper Africa pertama di Afrika Utara, sebuah inisiatif untuk meningkatkan bisnis antara AS dan Afrika.
Dia juga mengatakan agensinya kemungkinan akan menjadi bagian dari sindikat hutang untuk membantu membiayai penjualan pelabuhan terbesar Israel di kota Haifa utara.
Perusahaan Amerika dan perusahaan Emirat telah menunjukkan minat dalam tender tersebut, dan Boehler mengatakan dia akan melihat tawaran yang melibatkan orang Amerika atau sekutu seperti UEA.
Sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi, Boehler membantu membentuk AS$3 miliar bersama dana Israel-Emirat-AS yang berbasis di Yerusalem untuk berinvestasi secara regional.
Kepala dana tersebut, penasihat senior Kedutaan Besar AS Aryeh Lightstone, mengatakan sejauh ini AS sedang melakukan uji tuntas pada lebih dari 10 kesepakatan potensial.
Salah satu yang pertama adalah pipa minyak di Israel, dan Boehler mengatakan lebih banyak lagi yang sedang diteliti karena AS mencari cara untuk memperluas ekspor gas alam negara itu ke negara-negara Asia Tengah atau Eropa untuk membantu melawan pengaruh Rusia dan China.
Ini "area yang menarik, dan ini adalah pasar yang sering tidak dimainkan oleh Amerika Serikat," kata Boehler.
Di tempat lain di dunia, Boehler mengatakan prioritas sebelum pemerintahan Trump keluar dari kantor bulan depan adalah membantu negara-negara Amerika Latin yang berhutang miliaran ke China untuk proyek infrastruktur membiayai kembali hutang mereka.
"Kami sedang dalam diskusi intensif untuk melihat apakah kami dapat melakukan sesuatu di sana, di mana mereka membutuhkan bantuan dari segi pembangunan, dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk keluar dari bawah China," katanya.
"Kita akan melihat apakah kita bisa menyelesaikannya sebelum 20 Januari."
Sementara Presiden terpilih Joe Biden telah berjanji untuk membalikkan banyak kebijakan pendahulunya, Boehler mengatakan agensinya menikmati dukungan bipartisan dan dia mengharapkan keberlanjutan di bawah pemerintahan baru.
“Saya pikir mereka akan mengambil apa yang kami lakukan dan melangkah lebih jauh, dan saya berharap mereka melakukannya dan saya akan berada di sana untuk mendukung mereka,” katanya.