Penulis
Intisari-online.com -Papua Barat termasuk provinsi di Indonesia yang getol ingin merdeka dari Indonesia.
Bahkan sudah ada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda.
Menanggapi gerakan separatis tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan jika Benny Wenda merancang negara ilusi usai deklarasikan kemerdekaan Papua Barat.
"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi. Negara yang tidak ada dalam faktanya," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/2020).
Mahfud menyatakan, bahwa Papua sudah final masuk dalam bagian NKRI sejak digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada 1969.
Hasil dari Papera ini bahkan sudah disahkan Majelis Umum PBB dan sah menjadi bagian kedaulatan Indonesia.
"Papua itu sejak '69 tidak masuk dalam daftar komite 24 PBB.
"Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap memiliki peluang dan mandiri untuk merdeka. Kalau Timor-Timur memang ada, tetapi Papua tidak ada," kata Mahfud.
Selain itu, Mahfud mengatakan, Benny Wenda merupakan seorang warga yang melarikan diri keluar negeri usai dijatuhi hukuman lima tahun penjara.
Menurut Mahfud, sejak kabur ke luar negeri, Benny Wenda kini sudah tidak memiliki lagi kewarganergaraan.
"Di Inggris dia tamu, di Indonesia dia sudah dicabut kewarganegaraan," kata Mahfud.
"Lalu bagaimana dia memimpin negaranya? Itu yang saya katakan negara ilusi yang dia bangun.
"Oleh sebab itu, rakyat tidak perlu terlalu takut. Itu kan ilusi saja," sambung dia.
Di samping itu, lanjut Mahfud, deklarasi pendirian negara Papua Barat juga tidak memenuhi syarat.
Misalnya, mengenai keberadaan masyarakat, wilayah, dan pemerintahan.
Tidak sahnya deklarasi ini juga diperkuat dengan tak adanya pengakuan dari dunia internasional.
"Dia tidak ada yang mengakui. Memang didukung satu negara kecil di Pasifik, namanya Vanuatu.
"Tapi kecil itu, dari pada ratusan negara besar, Vanuatu kan kecil dan tidak masuk juga ke organisasi internasional hanya disuarakan secara politik," terang Mahfud.
Dilansir BBC, ULMWP mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat.
Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.
"Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963," kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020).
Komite 24 PBB
Menko Polhukam Mahfud MD dalam pernyataannya juga menjelaskan mengenai Komite 24 PBB.
Komite 24 atau C-24 adalah badan yang terbentuk pada tahun 1961 oleh Majelis Umum PBB (GA) sebagai organ pendukung PBB terkait masalah dekolonisasi.
Sesuai dengan resolusi GA 1654, C-24 diberi mandat untuk:
1. Memeriksa penerapan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial
2. Membuat saran dan rekomendasi tentang kemajuan dan sejauh mana implementasi Deklarasi.
C-24 mulai bekerja pada tahun 1962.
Setiap tahunnya, C-24 meninjau daftar Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri di mana Deklarasi tersebut berlaku.
C-24 juga mendengarkan pernyataan dari perwakilan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri pada sesi tahunannya, kemudian mengirimkan misi kunjungan ke wilayah tersebut.
Kegiatan seminar regional juga diselenggarakan setiap tahunnya.
Selama tahun 2020 ini, C-24 telah melaksanakan pertemuan membahas pemberian kemerdekaan beberapa wilayah.
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 5 Agustus 2020 lalu, dan dari hasilnya didapatkan pemberian kemerdekaan untuk beberapa wilayah ini.
1. Samoa Amerika 2. Anguilla 3. Bermuda 4. British Virgin Islands 5. Kepulauan Cayman 6. Kepulauan Falkland 7. Polinesia Perancis 8. Guam 9. Monsterat 10. Kaledonia Baru 11. Pitcairn 12. Saint Helena 13. Tokelau 14. Kepulauan Turks dan Caicos 15. Kepulauan Virgin Amerika Serikat 16. Puerto Rico
Hasil rapat mendapatkan resolusi atas informasi Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri, termasuk resolusi atas kegiatan ekonomi dan lainnya yang mempengaruhi kepentingan masyarakat.
Dibahas juga mengenai pelaksanaan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial oleh badan-badan khusus dan lembaga internasional yang terkait dengan PBB.
Resolusi dari pemberian kemerdekaan beberapa wilayah tersebut ada yang diberikan oleh ketua C-24 tapi ada juga yang diberikan oleh negara yang terlibat di wilayah tersebut.
Kepulauan Falkland diserahkan oleh Bolivia, Chilli, Kuba, Ekuador, Nikaragua dan Venezuela.
Kaledonia Baru sementara itu diserahkan oleh Fiji dan Papua Nugini.
Tokelau juga diserahkan oleh Papua Nugini.
Sementara itu Puerto Rico yang merupakan wilayah terkolonisasi oleh AS akhirnya diberi kemerdekaan setelah resolusinya diajukan oleh Antigua dan Barbuda, Kuba, Nikaragua, Federasi Rusia, Suriah dan Venezuela.
Dari hasil resolusi C-24 memang tidak ada isu kemerdekaan Papua Barat.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini