"Siapapun yang (berperilaku) seperti raja, secara brutal menindas gerakan demokrasi dengan junta militer, seharusnya tidak diberikan visa untuk kemewahan tinggal yang diperpanjang di Jerman," kata anggota parlemen partai kiri, Sevim Dagdelen dan Heike Hansel dalam sebuah pernyataan bersama.
Sebelumnya, pada November, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan tidak menemukan bukti bahwa raja mengeluarkan dekrit dari Bayern yang melanggar hak asasi manusia, meskipun politisi oposisi menganggap ini kurang kredibel, mengingat lamanya raja tinggal di Jerman.
"Pertanyaan tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk melawan tindakan yang melanggar hukum masih belum terjawab," kata Margarete Brause dari partai Hijau dalam sebuah pernyataan.
Ancaman Heiko Maas pertama kali mencuat pada Rabu (7/10/2020) lalu.
Politisi Partai Hijau Frithjof Schmidt kemudian menanyakan kepada Maas mengenai unjuk rasa yang dilakukan di hotel tempat Raja Vajiralongkon menginap.
Selain itu, Frithjof juga mendiskusikan apakah Berlin siap untuk membuka ruang diskusi dengan Uni Eropa mengenai pembekuan perjanjian dagang.
Dalam pandangan Frithjof, pembekuan itu diperlukan selama junta yang menguasai "Negeri Gajah Putih" masih menghalangi demokrasi.
Uni Eropa dilaporkan sempat menghentikan hubungan dengan Bangkok pada 2014, menyusul kudeta yang mengantarkan Prayuth ke kekuasaan pada 2014.