Wadaa menyebutkan kepada Al Jazeera bahwa "pemerintah membuat kesalahan besar dan ini merupakan langkah yang tidak akan mencapai keseimbangan ekonomi."
Pemerintah Palestina bereaksi dengan cemas karena Sudan kemungkinan akan menjadi negara ketiga yang segera bernormalisasi dengan Israel, setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengecam perjanjian tersebut dan mengatakan satu-satunya cara mencapai perdamaian adalah dengan terapkan hukum internasional untuk hentikan okupasi Israel di wilayah Palestina.
Namun banyak pakar menilai warga Palestina tidak punya banyak pilihan dan harapan.
"Bagi banyak analis politik, warga Palestina tidak punya harapan lagi selain Trump tidak menjabat kedua kalinya," ujar analis politik Al Jazeera Nida Ibrahim.
"Banyak warga Palestina di media sosial mengatakan hati warga Sudan bersama warga Palestina.
"Tapi, mereka terpaksa dalam kesepakatan ini oleh pejabat militer mereka."
Sabtu lalu menteri luar negeri Iran mengolok-olok langkah Sudan.
Ia menyebut "bayar uang di muka, tutup mata atas kekejaman terhadap warga Palestina, dan kalian dihapus dari daftar hitam 'negara teroris'.
"Tentu saja daftar itu palsu sama halnya langkah AS melawan terorisme, memalukan!" tambahnya.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini