3. Proses izin penggunaan darurat
Dalam situasi pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu.
Sedangkan di Indonesia, lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurut Zubairi, dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA.
"Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya," jelasnya.
4. Perlu rekomendasi ITAGI dan SAGE WHO
Dalam upaya pemberian vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat Indonesia, diingatkan untuk perlu pula mempertimbangakan rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).
5. Persiapan harus komprehensif
Pelaksanaan program vaksinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi.
"Keamanan dan efektivitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar."
"PB IDI berharap agar program vaksinasi corona ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," tegasnya.
(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Vaksinasi Corona Ditargetkan November, Ini 5 Rekomendasi PB IDI"