Melalui biro tersebut juga, menurut Los Angeles Times, Vajiralongkorn mampu membayar semua beban yang dipanggulnya sebelum naik takhta; tuduhan korupsi terhadap orangtua, saudara laki-lakinya, dan pamannya yang juga diturunkan dari jabatan seniornya sebagai polisi.
Aset yang diperkirakan memiliki nominal 70 miliar dollar AS itu kini dituntut oleh gerakan pro-demokrasi yang meminta transparansi keuangan monarki dan batasan pada kekuatannya yang selama ini diketahui sangat luas.
“Ketika para pengunjuk rasa berbicara tentang monarki sebagai sebuah institusi, CPB adalah intinya,” kata Pongkwan Sawasdipakdi, dosen di Thammasat dan kandidat doktor dalam hubungan internasional di USC, seperti dikutip LA Times.
"Salah satu hal utama yang dipikirkan orang adalah bagaimana monarki dapat mengumpulkan kekayaan yang sangat tinggi dan kami benar-benar tidak tahu apa pun soal itu."
Dibuat sejak tahun 1936, CPB beroperasi "di dunia bawah" yang legal, tidak termasuk dalam lembaga pemerintah dan swasta, ataupun bagian dari istana.
Dewan direksi, yang dipilih sendiri oleh raja, tidak merilis laporan keuangan. Sebagian besar kepemilikannya tetap menjadi misteri.