"Satu kesatuan Jabodetabek itu iramanya harus sama. Idealnya seperti itu. Manajemen satu kesatuan Jabodetabek itu harus bisa diatur bersama," ujar Pandu ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (28/7/2020).
"Karena selama ini polanya berdasarkan wilayah administratif saja. Di sinilah peran pemerintah pusat, turun tangan untuk Jabodetabek, maka satuan tugasnya itu harus bersama," jelas dia.
Pandu memberi contoh soal merebaknya klaster perkantoran sebagai lokus penularan Covid-19 di DKI Jakarta.
Klaster ini dapat terdeteksi karena Pemprov DKI Jakarta melakukan pelacakan dan tes PCR secara gencar, lebih dari empat kali lipat standar WHO.
Namun, kemampuan ini tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah penyangga, padahal patut diduga para pegawai di Jakarta membawa pulang virus ini ke wilayah penyangga.
Ia menyatakan, apabila kapasitas pemeriksaan PCR di Bodetabek sama bagusnya dengan DKI Jakarta, bukan tak mungkin ditemukan lonjakan kasus Covid-19 di Bodetabek seperti halnya Jakarta saat ini.
"Tapi, (lonjakan) itu hanya bisa terdeteksi jika active case finding-nya (pencarian kemungkinan kasus baru) di Bodetabek sama seperti Jakarta," ujar dia.
"Makanya, contact tracing (pelacakan kontak pasien positif Covid-19) harus banyak dilakukan di daerah (penyangga). Makanya, kalau bisa dihitung sebagai satu kesatuan wilayah itu akan bagus," tambah Pandu.
Baca Juga: Peduli Tubuhmu; Tanda Tubuh Kekurangan Vitamin D dan Cara Mengatasinya
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pemkot: Klaster Covid-19 Rumah Tangga Bermunculan di Depok
(*)