Kedutaan besar China di Washington mengulangi pernyataan sebelumnya yang mencatat bahwa RUU tersebut secara terang-terangan menunjukkan tindakan kontraterorisme dan deradikalisasi China dan secara serius mencampuri urusan dalam negeri China, yang sangat China sesalkan dan akan lawan dengan tegas.
"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, berhenti menggunakan isu-isu terkait Xinjiang untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri China dan menahan diri untuk melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," tambah kedutaan seperti yang dikutip Reuters.
Kemajuan rancangan undang-undang tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing mengenai asal-usul pandemi virus corona dan upaya China baru-baru ini untuk mengekang kebebasan Hong Kong melalui undang-undang keamanan nasional yang baru.
China membantah bahwa pihaknya salah dalam menangani wabah dan mengatakan Amerika Serikat harus berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan China.
Baca Juga: Obat Penurun Panas untuk Dewasa, Perhatikan Dosis Obat Bebas
Trump mengatakan pekan lalu bahwa dia tidak mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Presiden China Xi Jinping secara pribadi atas dorongan Beijing untuk memberlakukan undang-undang di Hong Kong.
Tetapi presiden AS dari Partai Republik tersebut baru-baru ini memerintahkan pemerintahannya untuk mulai menghilangkan perlakuan khusus AS untuk Hong Kong untuk menghukum Tiongkok.
Trump juga mengatakan, Washington juga akan menjatuhkan sanksi pada individu-individu yang dianggap bertanggung jawab atas pembekapan kebebasan Hong Kong.
Undang-undang Uighur, yang diusulkan oleh Senator Republik Marco Rubio, menuding sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo, yang merupakan anggota Politbiro kuat di Tiongkok, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur.
Baca Juga: Realme, Oppo Hingga Vivo Terpaksa Tidak Bisa Berproduksi di India